TUAPEJAT, KP – Kemiskinan ekstrem, tingginya inflasi, dan keterbatasan akses transportasi menjadi sejumlah faktor yang menyebabkan peningkatan kasus stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Hal tersebut diungkapkan Pejabat (Pj) Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Fernando J Simanjutak, saat membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting pada Kamis (15/6) di Aula Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Dia mengatakan berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkat dari 27,3 persen menjadi 32 persen. Secara angka, terdapat 1.026 anak yang mengalami kekurangan gizi kronis, sementara jumlah penduduk Mentawai sebesar 91 ribu, yang menunjukkan jumlah kasus stunting yang signifikan di Bumi Sikerei.
“Kondisi itu diperburuk dengan masalah kegagalan menciptakan sistem ekonomi yang mempengaruhi ketahanan pangan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dalam menanggulangi hal tersebut, salah satunya adalah memperkuat faktor penunjang seperti infrastruktur,” katanya.
Dia menyebut bahwa dengan keterbatasan yang ada, para kepala keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan anak dan proses kelahiran ibu. Oleh karena itu, hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai di masa depan.
“Dari 1.026 anak yang mengalami stunting yang tersebar di seluruh gugusan Pulau Mentawai, Pemkab telah melaksanakan sejumlah program, seperti pemberian tambahan makanan hingga peningkatan layanan kesehatan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris BKKBN Sumbar, Nova Dewita, menyatakan bahwa prevalensi stunting di Sumbar sejalan dengan rata-rata nasional, namun sesuai target Presiden, semua unsur terkait harus mencapai target penurunan sebesar 14 persen pada tahun 2024.
Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk mencapai target tersebut. Mari kita bersama-sama mengambil langkah-langkah seperti meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperbaiki pola asuh, dan menyediakan sanitasi yang layak.
Beberapa upaya telah dilakukan dengan membentuk Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan Kader KB. Mereka tersebar di seluruh desa yang ada di provinsi ini dan bertugas memberikan pendampingan kepada keluarga dalam mengantisipasi terjadinya stunting.
Mulai dari sosialisasi penyebab stunting hingga upaya yang harus dilakukan keluarga dalam mencegah stunting dengan 19 indikator anak stunting tersebut.