TUAPEJAT, KP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Mentawai memprioritaskan anggaran stunting untuk penanganan yang berdampak langsung dengan menyasar anak-anak kurang gizi hingga tambahan makanan terhadap ibu hamil.
Hal tersebut diungkapkan Pejabat (PJ) Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Fernando Simanjutak, saat membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting yang dihadiri oleh Sekretaris Perwakilan BKKBN Sumbar, Nova Dewita, pada Kamis (15/6) di Aula Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai.
“Agar penanganan stunting optimal, kita akan memperbaiki pola distribusi bantuan dengan menyasar kantong-kantong stunting dan individunya langsung,” katanya.
Dia mengatakan, selama ini pola distribusi bantuan penanganan stunting di Mentawai cenderung terhambat dan terbatas. Kedepannya, dengan memanfaatkan seluruh instrumen yang ada, kita akan berangkat dari database untuk menyerahkan bantuan dengan tepat sasaran dan langsung kepada yang membutuhkan.
Dia juga mengatakan, Presiden Joko Widodo menyoroti banyaknya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak tepat guna, termasuk dalam hal anggaran stunting.
Jokowi mengungkapkan bahwa ada daerah yang menganggarkan penanganan stunting senilai Rp 10 miliar. Namun, mayoritas dari anggaran tersebut justru digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas.
“Hal ini tidak boleh terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, penggunaan anggaran harus efektif dan tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris BKKBN Sumbar, Nova Dewita, dalam sambutannya mengatakan bahwa Indonesia memiliki basis penduduk yang besar, sehingga butuh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk mendukung pembangunan skala daerah dan nasional.
“Jika SDM-nya tidak berkualitas, tentu akan berdampak buruk pada tingkat kesejahteraan di masa yang akan datang,” katanya.
Dia mengatakan bahwa BKKBN Sumbar memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah daerah beserta unsur lainnya untuk menurunkan angka prevalensi stunting, sehingga diperlukan koordinasi untuk mengambil langkah-langkah strategis demi mencapai penurunan prevalensi stunting secara nasional sebesar 14 persen.
Dia juga menjelaskan bahwa masalah stunting di Provinsi Sumatra Barat saat ini menjadi sorotan yang harus ditangani. Pasalnya, berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2022, angka kasus stunting di Sumbar naik menjadi 1,9 persen dari tahun sebelumnya.
“Dari angka awal 23,3 persen, angka tersebut meningkat menjadi 25,2 persen. Dari seluruh jumlah kabupaten/kota, 12 kabupaten/kota mengalami penurunan, tetapi ada tujuh kota/kabupaten yang mengalami kenaikan,” ujarnya.
Dijelaskan bahwa dari tujuh kota/kabupaten yang mengalami kenaikan tersebut adalah Kabupaten Pasaman Barat, Solok Selatan, Dharmasraya, Mentawai, Agam, Pesisir Selatan, dan Kota Padang. (fai)