LIMAPULUH KOTA, KP – Pada pertengahan tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota melakukan pergantian pejabat di sejumlah unit kerja.
Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Limapuluh Kota di Sarilamak, Kecamatan Harau pada Senin (5/6), dan dipimpin Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Datuak Bandaro Rajo.
Pelantikan ini bertujuan untuk memperkuat kekuatan dalam menjalankan roda pemerintahan serta memperkuat kabinet. Terdapat 5 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II), 29 pejabat administrator, 25 pejabat pengawas, dan 3 Kepala UPTD Sekolah Dasar yang dilantik.
Kelima pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik telah melewati proses seleksi yang ketat, baik oleh panitia seleksi maupun uji kompetensi oleh lembaga terakreditasi.
Pejabat eselon II yang dilantik antara lain Afri Efendi sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Yulia Masna sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Syukri Anda sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora), Rahmat Hidayat sebagai Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM, dan Indra Suryani sebagai Kepala Dinas Sosial (Dinsos).
Dalam amanatnya, Bupati Safaruddin menyatakan bahwa pelantikan tersebut didasarkan pada surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor B-2003/JP.00.00/05/2023 tanggal 31 Mei 2023, yang merekomendasikan hasil seleksi terbuka JPT Pratama di lingkungan Pemkab Limapuluh Kota.
Bupati menekankan bahwa promosi dan rotasi dalam birokrasi pemerintahan adalah bentuk apresiasi terhadap prestasi kerja dan kinerja yang telah ditunjukkan, sekaligus untuk memberikan suasana dan tantangan baru agar aparatur tidak terjebak dalam rutinitas yang monoton.
Ia juga mengharapkan agar pejabat dapat menyebarkan visi, misi, dan kebijakan kepala daerah ke dalam program dan kegiatan di perangkat daerah.
Selain itu, pejabat diharapkan memiliki konsep kerja dan wawasan luas, produktivitas, disiplin kerja, serta kemampuan melayani masyarakat dengan responsif.
Bupati juga meminta mereka memiliki kemampuan dalam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. (dst)