PADANG, KP – Jajaran Pemprov Sumbar yang dipimpin Wakil Gubernur Audy Joinaldy melakukan kunjungan kerja ke Pemprov Kalimantan Timur dalam rangka penerapan program perunanan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui skema Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF).
Kedatangan Wagub Audy dan rombongan disambut Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik. Ia tampak sumringah menyambut rombongan dari kampung halamannya tersebut, di Ruang Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/10).
“Ini Uda dan Uni saya di Pemprov Sumbar,” kata Akmal yang Minang itu.
Ia mengapresiasi kunjungan Pemprov Sumbar untuk belajar mengenai skema FCPF-CF dan implementasi pembangunan hijau di Kaltim.
“Selamat datang dan terima kasih sudah jauh-jauh datang ke Bumi Etam untuk belajar. Kami akan coba menujukkan upaya Pemprov Kaltim dalam implementasi pembangunan hijau dan skema tata kelola FCPF,” kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri yang bertugas menjadi Pj Gubernur sejak 2 Oktober 2023 itu.
Pria yang mengawali karier di Pemprov Sumbar itu menjelaskan, Pemprov Kaltim punya komitmen kuat dalam menjaga lingkungan dan pembangunan ekonomi hijau meski Kaltim dikenal sebagai produsen batu bara terbesar di Indonesia.
“Yang jelas sampai hari ini, Kaltim adalah wilayah pertama di Asia Pasifik yang menerapkan program kemitraan FCPF sebagai upaya menurunkan emisi dengan menjaga kelestarian hutan dari degradasi dan deforestrasi,” jelasnya.
Lebih lanjut dipaparkan Akmal, Kaltim satu-satunya provinsi di Indonesia, bahkan di kawasan Asia Pasifik yang menerima dana kompensasi dari Bank Dunia (World Bank) sebesar USD110 juta atas usaha menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui skema Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF). Pada 2022, Kaltim telah menerima pembayaran tahap pertama sebesar USD20,9 juta atau senilai Rp320 miliar yang masuk ke kas daerah.
Keberhasilan tersebut membuat Kaltim menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain di Indonesia yang ingin menerapkan skema yang sama tentang Carbond Fund. Sebab, ada banyak daerah di Indonesia yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas dan berkontribusi pada penurunan emisi dunia. Beberapa provinsi pun berbondong-bondong melakukan studi tiru ke ‘Benua Etam’.
Pada kesempatan itu, Wagub Audy Joinaldy mengungkapkan, keinginan mengadopsi skema carbon fund tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi Sumbar yang memiliki 55 persen kawasan hutan dari total luas wilayahnya.
“Kami bahkan punya 30 persen kawasan hutan lindung. Ketika saya baca berita, Kaltim dapat sekian ratus miliar dari carbon trading, kok Sumbar tidak dapat? Padahal, kita juga berkontribusi pada suplai oksigen dunia dari kawasan hutan-hutan yang kami jaga dengan baik kelestariannya,” ujar Wagub Audy.
Sesi diskusi terkait penerapan FCPF di Kaltim dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Ujang Rachmad yang juga menjabat sebagai Koordinator Project Management Unit (PMU) FCPF Kaltim.
Dalam kunjungan itu, Wagub Audy Joinaldy didampingi Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi, Kepala DPMPTSP Adib Alfikri, Kepala Bappeda Medi Iswandi, Kepala DPTPH Febrina Tri Susila Putri, Kabiro Adbang Kuartini Deti Putri, dan Kabiro Adpim Mursalim. (mas)