JAKARTA, KP – Gubernur Sumbar Mahyeldi, menerima dua penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) RI. Penghargaan tersebut diberikan atas andil Pemprov Sumbar mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik melalui pemanfaatan layanan jaringan intra pemerintah dan pemanfaatan layanan mail multidomain.
Kedua penghargaan itu diserahkan Wakil Menteri Kominfo RI Nezar Patria dan Dirjen Aplikasi Informatika Samuel Abrijani, pada rapat koordinasi nasional (rakornas) Kementerian Kominfo yang mengangkat tema ‘Kolaborasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik’, di Jakarta, Selasa (17/10).
Nezar Patria mengatakan, penguatan integrasi dan interoperabilitas arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) nasional akan menambah kekuatan dalam percepatan mewujudkan SPBE di Indonesia.
Menurutnya, dalam pelaksanaannya, SPBE harus mengacu pada keterpaduan, kesinambungan, efektivitas, dan interoperabilitas.
“Akselerasi Implementasi SPBE dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, meniadakan kepentingan sektoral dan memastikan kapasitas SDM dalam partisipasi,” ujar Nezar.
SPBE mewujudkan smart government dengan membangun layanan publik yg publik yang kompleks secara baik, efektif dan efisien. Sementara rakornas dilaksanakan untuk membangun sinergisitas antara pemerintah pusat dengan daerah dalam pelaksanaan SPBE.
Dalam rakornas itu dipaparkan bahwa berdasarkan indeks penilaian internasional tahun 2020 di bidang e-government (SPBE), Indonesia berada di peringkat ke-88. Pada tahun 2022, hasil penilaian internasional terhadap penerapan e-government di Indonesia meningkat ke peringkat 37.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Gubernur Mahyeldi menyampaikan komitmen Pemprov Sumbar untuk mewujudkan pemerintah digital, tidak hanya ke pusat, tapi terhubung terhubung hingga ke tingkat nagari.
“Implementasi teknologi adalah suatu kemestian yang harus kita wujudkan menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan hal itu komitmen pemerintah daerah, ketersediaan jaringan dan SDM perlu menjadi perhatian,” ungkap Mahyeldi.
Sementara, Kepala Dinas Komunikasi Informatika (Diskominfotik) Sumbar Siti Aisyah mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mengoptimalkan penggunaan SPBE. Dengan menerapkan sistem SPBE yang disarankan oleh pemerintah pusat, sebutnya, kinerja penyelenggara pemerintahan ektronik bisa lebih efisien dan aman.
“Aplikasi yang digunakan untuk penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sumbar tidak mudah diakses pihak luar. Diskominfotik terus berupaya untuk melakukan inovasi demi kinerja pemerintahan dan pelayanan yang lebih optimal,” katanya.
Dia mengatakan, penghargaan tersebut biasanya diraih oleh Provinsi Jawa Tengah dan Timur, namun tahun 2023 Sumbar berhasil mendapatkannya. Ia menilai hal itu merupakan suatu pencapaian yang harus diapresiasi oleh seluruh pihak.
“Sumbar memiliki keunggulan karakteristik masyarakat yang tertarik akan literasi, kondisi itu akan menjadi motivasi Diskominfotik Sumbar untuk melahirkan aplikasi yang berbasis pembangunan. Ke depan kita akan terus membangun koordinasi dengan seluruh unsur lainya agar iklim pemerintahan bisa bekerja lebih optimal dengan muara pembangunan yang bisa mengakomodir kesejahteraan masyarakat,” ulasnya.
Ditambahkannya, dalam menjalakan SPBE tersebut, Pemprov Sumbar sudah membangun jaringan tertutup sesuai Keputusan Presiden (Kepres), yakni menggunakan jaringan intra baik pusat dengan provoinsi, provinsi, dan OPD dan kabupaten/kota.
“Semua sudah kita lakukan, kita sudah memanfaatkan fasilitas pusat data nasional (PDN) sehingga aplikasi-aplikasi penting kita sudah tersimpan di sana. Dengan jaringan intra yang menjadi program pusat, semua data terhubung dan aman. Dalam hal ini kita dinilai untuk menuju program lebih matang,” bebernya.
Terkait dengan literasi digital, nilai indeks literasi masyarakat Sumbar lebih tinggi daripada indeks rata-rata nasional dan di Sumatra.
“Ini berkat dukungan semua OPD dan arahan Gubernur sehingga Sumbar menjadi salah satu daerah yang berhasil menyabet dua gelar dari tujuh provinsi. Kita akan terus berinovasi dalam mewujudkan pemerintahan berbasis digital yang efisien, transparan, dan aman agar tidak diakses pihak yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya. (adv)