LIMAPULUH KOTA, KP – Perencanaan pembangunan nagari yang diawali dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan tahapan krusial untuk menjamin bahwa APB nagari berpihak pada aspirasi rakyat.
Untuk itu, perencanaan yang disusun nagari harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di nagari, baik itu SDM maupun SDA.
“Semangat yang harus dikedepankan adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat di nagari. Visi dan keyakinan Wali Nagari harus mengarah pada penanggulangan kemiskinan dan mencapai kesejahteraan masyarakatnya,” ungkap Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Dt.Bandaro Rajo Bimbingan Teknis tentang Optimalisasi dan Pendayagunaan Data IDM (Indeks Desa Membangun) dan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Hotel Shago Bungsu I, kemarin.
Kegiatan yang diinisiasi Pemkab Limapuluh Kota melalui DPMD/N tersebut diikuti seluruh Camat dan Wali Nagari se-Kabupaten Limapuluh Kota.
Bupati di bagian lain penyampaiannya mengatakan, pemahamam konsep perencanaan, analisis situasi dan kondisi daerah sangat penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan nagari ketimbang persoalan politik dan kepentingan kelompok tertentu meskipun hal ini tidak dapat dihindari.
Untuk itu, semua pihak yang terlibat dalam penyusunan perencanaan tersebut diharapkan menyadari bahwa tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nagari tidak hanya dipahami sebagai produk politis atau produk demokrasi, lebih dari itu dapat sebagai alat perubahan dan pengendali pemerintahan nagari.
Bupati berharap, upaya bersama dalam mengoptimalkan hasil pemutakhiran dan pendayagunaan data IDM dan SDGs desa dapat mempermudah penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nagari.
Di tempat yang sama Kepala Dinas PMD/N, Endra Amzar, menyampaikan harapannya bahwa bimbingan teknis ini akan meningkatkan pemahaman peserta dalam pemutakhiran IDM dan SDGs desa. Peserta diharapkan mampu mengelola data IDM dan SDGs untuk menyusun perencanaan pembangunan nagari yang baik, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan berlaku.
Selain itu, dalam kegiatan tersebut, Bupati juga menyerahkan plakat dan lencana desa mandiri kepada 9 nagari yang telah diakui Kemendes PDTT sebagai desa mandiri, yaitu Sarilamak, Situjuah Batua, Pangkalan, Muaro Paiti, Tujuah Koto Talago, Guguak VIII Koto, Taram, Labuah Gunuang, dan Koto Tuo. (dst)