PADANG, KP – BKKBN Perwakilan Sumbar menggelar rapat koordinasi fasilitasi jaminan ketersedian dan kualitas alat dan obat kontrasepsi (alokon) tingkat provinsi, di gedung BKKBN Sumbar, Senin (6/11/2023).
Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar Fatmawati mengatakan, menjaga ketersedian dan kualitas Alkon sangat penting untuk menunjang program Keluarga Berencana (KB) yang digagas oleh pemerintah.
Menurutnya, kabupaten/kota mesti melakukan pembaharuan data alokon yang dikoordinasikan dengan BKKBN Sumbar secara berkala karea beberapa waktu lalu ditemukan ada alokon yang telah kedaluwarsa.
“Kualitas alokon harus dijaga sampai pendistribusian pada pusat-pusat kesehatan. Gudang penyimpanan alokon di kabupaten/kota harus sesuai standar yang telah ditentukan, sehingga efektif digunakan untuk program KB ,” ujarnya.
Ia mengimbau penyimpanan alokon tidak disamakan dengan alat kerja kantor lainya. Untuk itu, pengelola gudang harus memiliki pengetahuan dalam menjaga kualitas alokon tersebut.
“Untuk mendapatkan alokon itu tidak mudah dari pemerintah pusat, bahkan BKKBN Sumbar juga melakukan koordinasi dengan provinsi-provinsi lainya. Untuk memenuhi kebutuhan alokon di Sumbar, kita berkoordinasi dengan Aceh. Jangan sampai ketika alokon digunakan, banyak yang komplain kenapa bisa hamil lagi. Itu harus ditangani sebelum terjadi,” katanya.
Fatmawati menambahkan, pengawasan dan penyimpanan alokon di gudang yang sesuai standar sangat penting dalam memberikan pelayanan KB berkualitas terintegrasi dengan intervensi strategis dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan upaya percepatan penurunan stunting.
Ia memaparkan, penggunaan alat kontrasepsi bertujuan untuk memenuhi hak reproduksi setiap orang, membantu merencanakan kapan dan berapa jumlah anak yang diinginkan, dan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Penggunaan alat kontrasepsi secara tepat juga dapat mengurangi risiko kematian ibu dan bayi.
“Oleh karena itu, pemenuhan akses dan kualitas program KB merupakan prioritas dalam pelayanan kesehatan,” katanya.
Rapar koordinasi itu turut dihadiri Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang, Penanggung Jawab Gudang Alokon di Dinas Dalduk KBP2 & PA Kabupaten Agam, Ketua PKBI Sumbar, Kepala DP3AP2KB Sumbar, pengelola KBKR dan gudang alokon Perwakilan BKKBN Sumbar, dan pengelola gudang alokon di OPD-KB kabupaten/kota se-Sumbar. (fai)