PADANG, KP- Ketua DPRD Sumbar Supardi berharap Pemprov Sumbar melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melakukan pemetaan daerah-daerah rawan bencana sebagai rujukan penanganan jangka panjang.
Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, Sumbar tidak hanya dihantui gempa ataupun tsunami, namun juga banjir longsor hingga gunung meletus. Secara geografis Sumbar juga dilalui patahan semangko, bahkan mayoritas penduduk Sumbar juga bermukim pada daerah-daerah rawan bencana alam.
“Sudah saatnya anggaran pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang masuk dalam program prioritas pada 2024 sebesar kurang lebih Rp 500 miliar di beberapa OPD juga mengakomodir penangan bencana jangka panjang,” kata Supardi, kemarin.
Dia menjelaskan, dari 5 juta lebih penduduk Sumbar, sekitar 20 persen atau 1 juta di antaranya tinggal di kawasan rawan bencana. Mulai dari ancaman gempa, tsunami, banjir, longsor dan juga letusan gunung api. Lima daerah berpotensi banjir dan longsor terangnya, Kabupaten Pasaman, Padang Pariaman, Agam, Bukittinggi dan Tanah Datar.
Sedangkan untuk Kota Padang potensi banjir bandang cukup besar. Sementara, untuk ancaman gunung api, masih siaga di sekitar Gunung Kerinci yang mengancam kawasan Solok Selatan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar Suharjono menambahkan, DPRD akan kembali melakukan pemetaan sarana prasarana evakuasi masyarakat menghadapi bencana. Sebab, dalam beberapa waktu terakhir persoalan tersebut sedikit terabaikan mengingat pemerintah fokus terhadap penanganan Covid-19.
“Untuk memberikan rasa aman , terutama untuk masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, sarana antisipatif akan kembali dioptimalkan. Kita akan tingkatkan kembali jalur-jalur evakuasi masyarakat, begitu juga dengan selter. Sosialisasi untuk menghadapi bencana juga akan digencarkan,” katanya. (fai)