TANAH DATAR, KP — Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia melakukan peninjauan langsung ke wilayah terdampak bencana di Sumatera Barat untuk memvalidasi data lapangan. Langkah strategis ini diambil guna memastikan program Rencana Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pascabencana (R3P) berjalan sesuai dengan kondisi riil serta tepat sasaran bagi masyarakat penyintas.
Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, memimpin langsung kunjungan kerja ke sejumlah titik terdampak parah, meliputi Kabupaten Tanah Datar, Agam, Pasaman, Padang Pariaman, hingga Kota Padang Panjang. Validasi ini menjadi krusial sebagai dasar penentuan kebijakan pemulihan yang akan diajukan ke pemerintah pusat.
“Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan pendataan pascabencana benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Data ini akan menjadi dasar utama dalam menentukan langkah pemulihan nasional,” ujar Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/1).
Di Kabupaten Tanah Datar, kehadiran tim BPS disambut langsung oleh Bupati Eka Putra. Wilayah ini menjadi prioritas kunjungan karena masifnya dampak kerusakan infrastruktur dan permukiman warga. Saat ini, Pemkab Tanah Datar tengah melakukan uji publik terhadap hasil pendataan R3P sebelum data final ditetapkan.
“Kami mengapresiasi keterlibatan BPS dalam menyusun data ini. Saat ini kami sedang melakukan uji publik terhadap hasil pendataan R3P sebelum disampaikan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan persetujuan anggaran rehabilitasi,” ucap Eka Putra.
Dalam proses pengumpulan data, BPS menerjunkan tim gabungan yang terdiri dari mahasiswa Politeknik Statistika STIS dan pegawai internal. Petugas melakukan pendataan door-to-door ke rumah warga serta lokasi pengungsian dengan menyertakan dokumentasi foto dan pencatatan titik koordinat (geotagging).
Data yang terkumpul kemudian dipadankan dengan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dukungan serupa juga disampaikan Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra. Ia menegaskan bahwa verifikasi data yang akurat sangat diperlukan untuk menghindari tumpang tindih bantuan dan mempercepat proses perbaikan fisik wilayah yang terdampak banjir bandang.
“Kami menyambut baik kunjungan ini dan mendukung penuh pendataan BPS. Harapannya, data ini menjadi dasar kuat untuk mempercepat pemulihan wilayah, khususnya di Kota Padang Panjang agar warga segera kembali ke rumah masing-masing,” pungkas Allex. (mas)
