SIJUNJUNG, KP – Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir didampingi Sekda Zefnihan, Kepala Bappeda Sijunjung Yuni Elviza, dan Kadis Sosial Yofritas, melakukan koordinasi pengusulan DAK fisik dan non-fisik ke Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) di Jakarta, Selasa (4/6).
Rombongan bupati diterima Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Ratna Susianawati. Ia memberikan apresiasi karena Kabupaten Sijunjung memiliki UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pertama di Sumbar yang berdiri sejak 2021 silam.
“Salah satu syarat untuk pengusulan DAK fisik dan non-fisik adalah daerah harus memiliki UPTD PPA, dan Kabupaten Sijunjung memenuhi persyaratan tersebut sebagai UPTD PPA pertama di Sumbar,” ujarnya.
Menurut Ratna, UPTD PPA itu merupakan komitmen Pemkab Sijunjung dalam mewujudkan perempuan yang berdaya dan anak-anak yang berkualitas.
“Ini adalah bentuk nyata keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan perhatian terhadap perlindungan perempuan dan masa depan anak-anak di Kabupaten Sijunjung,” katanya.
Ia menambahkan, UPTD PPA akan menjadi wadah untuk konsultasi, pendidikan, sosialisasi, pelatihan, dan bahkan advokasi bagi perempuan dan anak.
Sementara, Bupati Benny Dwifa mengatakan, koordinasi dan pengusulan DAK fisik dan non-fisik Kementerian PPA tersebut dianggarkan untuk tahun 2025 mendatang.
“Kami berkoordinasi dengan Kementerian PPA terkait persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengusulan anggaran DAK fisik tersebut, salah satu syaratnya telah terpenuhi yaitu memiliki UPTD PPA,” jelasnya.
Ia juga menerangkan, DAK fisik tersebut akan digunakan untuk rehabilitasi UPTD PPA sehingga menjadi wadah yang membidangi seluruh pelayanan terhadap hak-hak perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan lain sebagainya di wilayah Kabupaten Sijunjung.
“Kami ingin mendorong agar perempuan dan anak berani berbicara jika merasa mendapatkan perlakuan yang tidak baik. InsyaAllah, ini adalah pekerjaan rumah yang perlu terus dilakukan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak perempuan dan anak. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan dana pusat tersebut sebagai langkah kita dalam memaksimalkan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sijunjung,” kata Bupati Benny. (mas)