Sumbar Diserbu 41 Ribu Serangan Siber, Pemprov Siapkan Perisai Digital

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Sumbar, Rudy Rinaldy (dua dari kanan), saat memaparkan kebijakan teknis perlindungan data dalam Forum OPD Cyber Security di Bukittinggi. Pertemuan ini fokus membahas langkah konkret pemerintah daerah dalam menghadapi lonjakan serangan siber yang menyasar server pemerintahan dan data pribadi masyarakat di Sumatera Barat.

PADANG, KP — Ruang digital Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tengah menghadapi ancaman serius dengan deteksi serangan siber yang masif sepanjang tahun lalu. Berdasarkan catatan sistem keamanan digital, puluhan ribu upaya peretasan berupaya menembus pertahanan data publik dan infrastruktur pemerintahan di wilayah ini.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Sumbar, Rudy Rinaldy mengungkapkan, sistem firewall pihaknya telah bekerja keras menghalau serangan yang sangat masif. Tantangan ini menjadi prioritas utama untuk memastikan pelayanan publik digital tetap berjalan tanpa gangguan yang merugikan masyarakat.

“Tercatat ada 41.650 serangan siber yang terdeteksi pada sistem firewall POS Diskominfotik Sumbar sepanjang tahun 2025. Ini menandakan ruang digital kita sangat menantang ke depannya,” ujar Rudy dalam keterangannya, dikutip Rabu (18/2).

Menyikapi situasi tersebut, Pemprov Sumbar menyiapkan lima langkah strategis untuk memperkuat benteng pertahanan digital. Salah satunya adalah melakukan kolaborasi internasional dengan perusahaan teknologi asal Korea Selatan, LSWare, guna mengadopsi teknologi firewall mutakhir yang mampu memitigasi serangan berskala besar.

Selain itu, Pemprov akan memperkuat deteksi dini berbasis intelijen melalui teknologi honeynet hasil kolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Langkah ini dibarengi dengan penggunaan platform PerisaiChat sebagai sarana komunikasi rahasia bagi unsur Forkopimda guna mencegah kebocoran informasi strategis ke pihak luar.

Rudy menambahkan, pihaknya juga sedang melakukan penataan ulang atau relokasi server-server kritis ke lokasi yang memiliki sistem cadangan lebih kuat dan kontrol ketat. Penyelarasan tata kelola keamanan siber juga diperluas hingga ke tingkat kabupaten dan kota di seluruh Sumatera Barat agar koordinasi perlindungan data menjadi lebih solid.

“Keamanan siber adalah fondasi utama agar pelayanan publik digital tetap berjalan tanpa gangguan yang merugikan ekonomi maupun kehidupan sehari-hari masyarakat,” tegas Rudy. (ak/*)

Related posts

500 Personel Uji Kesiapsiagaan Bencana dalam Latihan Gabungan di Padang

Pemko Padang Siapkan Pembinaan Berjenjang Lahirkan Kafilah Mandiri

PLN Tinjau Listrik Desa di Kuranji, Pastikan Pemerataan Akses