LIMAPULUH KOTA, KP – Gonjang ganjing hubungan tidak harmonis antara Bupati Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dengan Wakil Bupati Rizki Kurniawan Nakasri (SAFARI) yang nyaris 2 tahun masa kepemimpinannya tidak berbaikan, mengemuka dalam aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa Politani Payakumbuh di halaman kantor Bupati Limapuluh Kota di Bukik Limau, Sarilamak, Harau, Kamis (16/3).
“Sudah memasuki 2 tahun masa kepemimpinan Bupati dengan Wakil Bupati, namun selama itu pula hubungan kedua Kepala Daerah ini seperti di tidak harmonis. Bahkan informasi yang kami terima, hampir 2 tahun Pak Wabup tidak masuk kantor melaksanakan tugasnya. Kemana Pak Wabup itu Pak Bupati? Izin dinas luar, cuti atau bolos, “ ujar para pendemo itu mempertanyakan.
Ratusan pendemo yang mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dari Polres Limapuluh Kota, Satpol PP, Damkar dan Dinas Perhubungan itu, tidak hanya mengkritisi soal hubungan tidak harmonis antara Bupati dengan Wabup. Namun para mahasiswa itu juga mempertanyakan progres kerja pasangan kepala daerah tersebut dalam dua tahun kepemimpinan.
“Saat kampanye dulu, bupati Safaruddin dan Wakil Bupati Rizki berjanji kepada masyarakat akan memprioritas 15 program unggulan untuk pembangunan Kabupaten Limapuluh Kota. Pertanyaan kami mana hasil kinerja Pemkab Limapuluh Kota,” ujar para pendemo.
Para mahasiswa itu menuding bahwa 2 tahun kepemimpinan bupati dan wakil bupati tersebut tidak ada capaian kinerja sesuai janji-janji politik dulu. Misalnya, soal pertanian, peternakan, pembangunan Ibukota Kabupaten di Sarilamak, tidak ada perkembangan dan hanya sekadar janji-janji manis saja.
Menjawab pertanyaan para mahasiswa, Bupati Safaruddin menjelaskan dengan gamblang, termasuk soal Wakil Bupati yang hampir 2 tahun tidak masuk-masuk.
“Kalau adik-adik mahasiswa bertanya kemana Bapak Wakil Bupati, saya justru balik bertanya kemana Bapak Wakil Bupati. Keluar negeri mungkin. Soalnya, terakhir komunikasi saya dengan Bapak Wabup ketika dia meminta izin ke luar negeri,” jawab bupati.
Sementara soal pembangunan pertanian dan peternakan sudah ada progres kerja dimasing-masing OPD, termasuk terkait percepatan pembangunan Ibukota Kabupaten juga sudah dipersiapkan sesuai dengan RPJMD.
“Untuk adik-adik ketahui, bahwa sejauh ini Pemkab Limapuluh Kota belum memiliki RTRW terkait rencana pembangunan IKK. Dan soal RTWR itu sudah kita ajukan dan mudah-mudahan segera diundangkan,” ulas Safaruddin.
Kemudian adanya kritikan bahwa rencana pembagunan rumah dinas Bupati yang dinilai belum urgen, diungkapkan Bupati bahwa saat ini Pemkab 50 Kota telah membebaskan tanah seluas 7 hektar yang akan dipergunakan untuk pembagunan rumah dinas dan islamic centre.
“Pembangunan rumah dinas dan Islamic Centre itu adalah dalam mendukung percepatan pembangunan IKK dan akan menjadi landmark nya Ibukota Kabupaten,” pungkas Safaruddin. (dst)