TANAH DATAR, KP – Tokoh masyarakat Tanah Datar, Muhamad Idrus, mengajak masyarakat untuk memperhatikan rekam jejak para calon saat memberikan hak suara dalam Pemilihan Wali Nagari (Pilwanag) serentak di 54 nagari pada bulan September 2023 ini, Pemilihan Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2024 mendatang.
Hal itu dikemukakan Muhamad Idrus saat berbincang-bincang dengan para wartawan di Tanah Datar, Sabtu (9/7), di salah satu rumah makan di Piliang, Lima Kaum.
“Kita melihat adanya fenomena yang berkembang di tengah-tengah masyarakat saat ini, baik dalam Pilwanag serentak, Pileg, maupun Pilkada. Banyak calon yang muncul dan mendekati masyarakat dengan mengumbar janji manis. Tidak tertutup kemungkinan sebagian calon tersebut memberikan amplop berisi uang atau sembako,” katanya.
Melihat kondisi ini, perlu adanya edukasi kepada masyarakat agar calon yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.
Jika proses memberikan suara didasari oleh balas jasa atas penerimaan amplop berisi uang atau sembako, maka calon yang terpilih hanya akan memperhatikan kepentingan pribadi dan kelompoknya saja.
“Kita ingin pemimpin di nagari yang terpilih benar-benar memahami nagarinya, baik dari segi adat, agama, maupun tata pemerintahan. Kita tidak ingin wali nagari terpilih hanya memikirkan kelompoknya dan menimbulkan perpecahan di nagari,” ungkapnya.
Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat agar memilih calon wali nagari yang benar-benar ingin membangun nagarinya dan mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.
Pada Pemilu 2024 mendatang, masyarakat juga harus waspada terhadap politik uang yang dilakukan oleh para caleg untuk mempengaruhi pilihan dengan imbalan materi atau lainnya.
“Politik uang adalah salah satu bentuk suap. Praktik ini akhirnya menciptakan pemimpin yang hanya peduli pada kepentingan pribadi dan golongan, bukan masyarakat yang memilihnya. Bahkan, jika terpilih, para caleg tersebut akan mencari keuntungan dari jabatannya, salah satunya untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan selama kampanye,” terangnya.
Muhamad Idrus menjelaskan bahwa setelah menjabat, para caleg tersebut cenderung melakukan kecurangan seperti menerima suap, gratifikasi, atau melakukan korupsi dalam berbagai bentuk.
“Politik uang dianggap sebagai akar korupsi. Politik uang telah menyebabkan politik menjadi mahal. Selain untuk membeli suara, para kandidat juga harus membayar mahar politik kepada partai. Uang yang mereka gunakan bukan hanya dari sumber pribadi, tetapi juga dari donasi berbagai pihak yang mengharapkan imbalan jika terpilih. Praktik ini disebut sebagai investive corruption, yaitu investasi untuk melakukan korupsi,” jelasnya.
Tidak menutup kemungkinan hal ini juga terjadi dalam Pilkada. Calon kepala daerah juga mungkin menggunakan fasilitas pemerintah untuk menyenangkan masyarakat dalam upaya memenangkan dirinya, terutama jika dia petahana.
Dia memberikan pesan kepada seluruh lapisan masyarakat agar dalam menggunakan hak pilihnya, memilih pemimpin yang benar-benar memikirkan kepentingan masyarakat. “Dalam menentukan pilihan, masyarakat harus memilih calon yang mengutamakan kepentingan masyarakat banyak, bukan kepentingan kelompok atau tim sukses,” tandasnya.
Muhamad Idrus sendiri telah memasang baliho bertuliskan “Stop Politik Uang dan Jangan Salah Pilih” di beberapa lokasi di Tanah Datar sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat. Baliho-baliho tersebut dibiayai dengan dana pribadi dan tanpa adanya sponsor. (nas)