SOLOK, KP – Kritik terhadap Pemerintah Kabupaten Solok semakin meningkat karena dianggap tidak serius menangani masalah tapal batas di wilayah tersebut.
Anggota DPRD Kabupaten Solok, Nelson, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa jika masalah ini tidak segera dibahas dan diselesaikan, akan memunculkan konflik di masa depan.
Nelson juga menyoroti bahwa batas antara Kabupaten Solok dan Solok Selatan, serta batas Kabupaten Solok dengan Sawahlunto, juga masih belum jelas.
Nelson, yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan bahwa pihak yang terlibat dalam persengketaan cenderung mempertahankan daerahnya tanpa mempertimbangkan aspek yang lebih luas.
“Kita berharap masalah tapal batas antara nagari (desa) dengan nagari, kecamatan dengan kecamatan, dan kabupaten dengan kabupaten segera diselesaikan dengan melibatkan Pemprov Sumbar,” ujar Nelson di Solok, Kamis (23/6).
Terpisah, Anggota DPRD Kabupaten Solok dari Fraksi PAN, Etraneldi menekankan, pentingnya menyelesaikan masalah perbatasan di daerah Sibarambang yang kaya akan sumber daya pasir, batu kali, hasil ikan, dan deposit tambang yang potensial.
Ia menantang peran aktif camat dan wali nagari untuk membahas masalah ini dengan lembaga di nagari serta kota Sawahlunto.
Masyarakat di nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, juga mengharapkan penyelesaian masalah batas nagari dengan nagari dan batas nagari dengan kabupaten tetangga.
Mereka mengungkapkan kekhawatiran bahwa ketidakselesaian masalah tapal batas akan menjadi dilema bagi warga yang tinggal di wilayah perbatasan. Beberapa wilayah di nagari Sirukam bahkan telah diperjualbelikan oleh nagari tetangga.
Tokoh masyarakat Sirukam, Darlius, menekankan perlunya Pemerintah Kabupaten Solok memfasilitasi pertemuan antara nagari yang berbatasan langsung dan dengan kabupaten tetangga guna menyelesaikan masalah perbatasan. Jika tidak segera ditangani, masalah ini dapat memicu konflik di tengah masyarakat nagari Sirukam. (wan)