BUKITTINGGI – DPRD menggelar Rapat Paripurna dengan Agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tahun Anggaran 2022. Rapat Paripurna diadakan di Ruang Sidang Utama DPRD, pada Jumat (28/4).
Rapat Paripurna DPRD dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota DPRD, Walikota, dan jajaran SKPD di lingkungan Pemko Bukittinggi, perwakilan Forkopimda, dan undangan lainnya. Acara ini diawali dengan pembacaan ayat suci Alquran oleh salah seorang murid Sekolah Dasar yang ada di Bukittinggi.
Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, pada kesempatan tersebut, menjelaskan bahwa LKPJ Walikota kepada DPRD merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kepala Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Pada 30 Maret 2023 lalu, Walikota Bukittinggi telah menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2022 di hadapan Rapat Paripurna dan merupakan salah satu bentuk kewajiban konstitusi yang harus dipenuhi oleh Kepala Daerah setiap tahunnya.
Menyikapi dan menindaklanjuti LKPJ yang telah dihantarkan Walikota, DPRD telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bukittinggi Tahun 2022. Masing-masing Pansus telah melakukan pembahasan secara intensif bersama dengan Pemerintah Daerah serta SKPD terkait. Dari hasil proses pembahasan tersebut, Pansus I, II, dan III telah menyampaikan laporan hasil pembahasannya serta merumuskan draft Rekomendasi yang disampaikan dalam Rapat Gabungan Komisi pada 27 April 2023 dan juga telah disetujui dalam Rapat Paripurna Internal.
Beny Yusrial juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh anggota DPRD khususnya yang tergabung dalam Pansus I, Pansus II, dan Pansus III serta Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah terkait dalam pembahasan LKPJ Walikota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 ini. Hasil akhir evaluasi DPRD terhadap LKPJ adalah berupa rekomendasi, yang berisi saran, masukan, dan koreksi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kota Bukittinggi atas kinerja tahun anggaran 2022 untuk ditindaklanjuti.
Anggota DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi dari Fraksi PKS, selaku juru bicara pansus DPRD Bukittinggi, menyampaikan 102 rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Walikota tahun anggaran 2022. Di mana 102 rekomendasi itu, memuat untuk 35 SKPD unit kerja termasuk BUMD Kota Bukittinggi.
Rekomendasi tersebut, antara lain, untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan peremajaan terhadap bangunan cagar budaya, mengadakan festival seni dan budaya sebagai agenda tahunan agar dapat menarik wisatawan. Untuk Dinas Kesehatan, diminta pada Pemko untuk lebih memperluas sosialisasi tentang pentingnya imunisasi, menjalin kemitraan dengan lembaga yang memiliki keahlian MCK biogas dan evaluasi terhadap manajemen RSUD.
“Untuk Dinas Pemadam Kebakaran, diminta untuk meningkatkan sarpras proteksi kebakaran, meningkatkan penyuluhan kebakaran pada kelompok masyarakat dan membentuk relawan pemadam kebakaran tiap kelurahan,” ungkapnya.
Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diminta agar menganggarkan kembali kegiatan strategis yang belum terlaksana tahun sebelumnya. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman diminta untuk melaksanakan komunikasi yang intens dengan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam kegiatan pokir DPRD.
Dinas Lingkungan Hidup diminta mengusulkan standar biaya pemeliharaan untuk membedakan kendaraan operasional yang baru dan lama. Dinas Perhubungan diminta melaksanakan kaji ulang terkait pengelolaan parkir dan mengaktifkan kembali metode pembayaran elektronik.
“Untuk Dinas Pariwisata, diminta untuk lebih meningkatkan potensi objek wisata dengan media promosi sehingga peningkatan kunjungan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Memaksimalkan peran kelompok sadar wisata kelurahan dalam meningkatkan potensi objek wisata masing-masing kelurahan,” ujar Syaiful Efendi.
DPRD juga meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan mutasi dan promosi ASN secara berkeadilan. Perusahaan Daerah Air Minum juga diminta untuk dapat memasang water meter pada jaringan PDAM dengan maksimal, serta evaluasi pemerataan pendistribusian air bersih. Selain itu, masih banyak rekomendasi yang disampaikan DPRD Bukittinggi dalam rapat paripurna itu.
Sementara itu, Walikota Bukittinggi, Erman Safar, mengapresiasi hasil rekomen dari pansus LKPJ. “Kami mengapresiasi rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bukittinggi Tahun 2022. Ini merupakan masukan serta pemikiran yang konstruktif dan inovatif dari pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi,” ungkap Walikota Erman Safar.
Dalam momen tersebut, Walikota juga menginformasikan program pemerintah Kota Bukittinggi, antara lain bidang sosial. Di mana, Pemko dan DPRD selalu konsisten dan bersama-sama untuk melepaskan masyarakat dari jeratan rentenir dengan program Tabungan Ustman. Tercatat pada tahun 2022, Tabungan Ustman menjangkau bantuan modal sebanyak 1.956 UMKM.
“Ini kita buktikan dengan berhasil memperoleh predikat sebagai daerah pembinapangan BUMD terbaik di tingkat nasional. Alhamdulillah, ini berkat dukungan dan kerjasama semua stakeholder, khususnya Eksekutif dan Legislatif untuk mengimplementasikan Pro-Poor Budgeting,” ujar Walikota.
Kemudian, secara berkesinambungan dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat, pada 17 April lalu, telah menyerahkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk 4.464 KK di Kota Bukittinggi. Secara umum, permasalahan sosial selalu menjadi atensi khusus.
“Bidang Kesehatan pada tahun ini, kita bersama juga menunjukkan kepedulian kita kepada balita dan lansia dengan memperhatikan ketersediaan asupan gizi. Bagi balita dan lansia, melalui program bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang sebelumnya hanya Rp75 ribu saja menjadi Rp500 ribu pada tahun ini. Dan tak kalah penting, berkat dukungan kita bersama melalui program dan kegiatan Universal Health Coverage (UHC), masyarakat Kota Bukittinggi telah mendapatkan jaminan layanan kesehatan dari Pemerintah Kota Bukittinggi. Selanjutnya, kita juga memberikan BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh Ketua RW dan RT di Kota Bukittinggi,” paparnya.
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Wako berterima kasih kepada seluruh lembaga adat dan tokoh-tokoh adat, khususnya Niniak Mamak, Bundo Kanduang, yang telah terlibat langsung dalam program pengisian materi muatan lokal. Semua ini membutuhkan atensi dan kolaborasi kita bersama, untuk melakukan mitigasi terhadap tindakan perilaku menyimpang seperti LGBT, prostitusi, yang cukup meresahkan Kota Bukittinggi.
“Terhadap capaian Kinerja yang tersaji di dalam LKPJ Tahun 2022, akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bukittinggi demi kesempurnaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga Kota Bukittinggi yang kita cintai ini dapat menjadi Kota Bukittinggi hebat dan maju,” pungkasnya. (*)