BATUSANGKAR, KP – Bupati Tanah Datar, Eka Putra menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2022 ke DPRD setempat, dalam sidang paripurna dewan, Senin (13/3).
Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar, H. Rony Mulyadi, Dt Bungsu, didampingi Wakil Ketua Saidani dan Anton Yondra, dihadiri anggota DPRD, Forkopimda, Sekda, para asisten, pimpinan OPD, Camat, serta wali nagari se Tanah Datar.
Dalam laporannya bupati menyatakan, realisasi pendapatan daerah pada 2022 sebesar Rp.1.173.869.035.007. Pendapatan tersebut terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.144.522.245.749,31, pendapatan transfer Rp.1.025.167.694.258,00, dan pendapatan lain- lain yang sah Rp.4.179.095.000,00.
Sedangkan realisasi belanja daerah di tahun 2022, kata bupati sebesar Rp.1.186.934.494.819,00, yakni terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
“Belanja operasi sebesar Rp.917.865.291.852,00, belanja modal Rp.112.271.747.688,00, belanja tidak terduga Rp.3.005.442.078,00, dan belanja transfer Rp.153.792.013.201,00,” urainya.
Sementara itu, realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan netto terealisasi sebesar Rp.101.070.900.680,27.
“Pembiayan netto, terdiri dari sisa lebih anggaran tahun sebelumnya terealisasi sebesar Rp.111.596.589.145,27, dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.10.525.688.465,00. Pengeluaran pembiayaan daerah merupakan penyertaan modal ke Perumda Tirta Alami Rp.2.252.688.465,00, PT Bank Nagari Sumatera Barat Rp.4.000.000.000, dan Perumda Tuah Sepakat Rp.4.000.000.000,” rincinya.
Dikatakan bupati, pada 2022, juga dilakukan perubahan penjabaran APBD, karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran (KUA).
Disamping itu kata bupati, pada APBD 2022 juga terjadi perubahan pendapatan daerah yang diperngaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya, perubahan pencapaian target PAD, perubahan penerimaan dana transfer, dan kebijakan pengalokasian kembali Silpa tahun anggaran 2021.
“Perubahan kebijakan pada beberapa komponen pendapatan bertambah sebesar Rp.26.310.718.281,00 atau sebesar 2,27 persen dari APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp.1.160.828.255.808,00, menjadi sebesar Rp.1.187.138.974.089,00,” ucapnya.
Selain itu, sebut bupati, juga terjadi perubahan belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2022 sebesar RP.1.288.136.563.234,00, bertambah sebesar Rp.76.006.648.351,00 atau sebesar 6,27 persen, jika dibanding dengan belanja tahun 2022 awal sebesar Rp.1.212.129.914.883,00.
“Perubahan belanja terjadi kenaikan dan penurunan. Kenaikan terjadi pada belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer. Sedangkan penurunan terjadi pada belanja tidak terduga, ” ungkapnya.
Sementara itu, perubahan pembiayaan daerah terjadi pada kelompok penerimaan pembiayaan daerah dan kelompok pengeluaran pembiayaan.
“Kelompok penerimaan pembiayaan daerah, semula dianggarakan sebesar Rp.51.301.659.075, setelah perubahan menjadi Rp.111.596.589.145, dan kelompok pengualaran pembiayaan semula dianggarkan Rp.0,00, setelah perubahan mengalami penambahan sebesar Rp.10.599.000.000,” pungkasnya.
Ketua DPRD Tanah Datar H Rony Mulyadi, Dt Bungsu, mengatakan guna menindaklanjuti laporan LKPJ bupati tersebut, pihaknya telah membentuk panitia khusus (Pansus). “Laporan LKPJ bupati tersebut akan ditindaklanjuti dengan dibentuk Pansus untuk dibedah,” pungkasnya. (nas)