PADANG, KP – Polemik pembangunan saluran Irigasi yang melalui drainase di Komplek Indah Pratama (KIP) I RT.006 RW.001 Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Padang, masih belum menemukan titik penyelesaian yang baik dan tidak merugikan warga, seperti yang ditegaskan Gubernur kepada PSDA Sumbar pada 11 Maret 2023 saat audiensi dengan warga KIP.
Pasalnya Kepala PSDA Sumbar, Fathol Bari yang turun kelapangan, Senin (13/3) lalu membuat warga Komplek Indah Pratama bingung dan heran, pasalnya PSDA terkesan akan meneruskan pembangunan saluran Irigasi tersebut. Hal tersebut berbanding terbalik dari instruksi gubernur yang meminta Kepala PSDA untuk turun kelapangan guna mencari penyelesaian dan titik temu permasalahan yang dihadapi warga.
Peninjauan lokasi tersebut juga diikuti Kepala Dinas PUPR Kota Padang Raf Indria didampingi Camat Nanggalo Magdalena dan Lurah Surau Gadang.
Menurut Ketua RT 006, Joni Irwandi, dalam pertemuan tersebut warga KIP menjelaskan, penyelesaian permasalahan banjir di KIP diharapkan sejalan dengan rencana pembangunan saluran irigasi yang dilakukan oleh PSDA Sumbar. Hal tersebut didasari oleh kejadian dan fakta-fakta yang ada selama ini di area/wilayah yang terdampak banjir dilingkungan KIP dan Jalan Raya Jamal Jamil.
Ia menilai, PSDA Sumbar seperti memaksakan proyek pembangunan saluran buang irigasi yang masuk kesaluran drainase warga ini dilakukan sesegera mungkin. Padahal, jelas Joni, proyek belum dilelang/ditender, namun penggalian sudah dilaksanakan. Bahkan tidak ada sosialisasi resmi.
Disamping itu, rapat bersama di kantor Camat Nanggalo pada 3 Maret 2023 lalu sudah melahirkan kesepakatan. Tetapi pada 9 Maret 2023 tiba-tiba sudah ada pekerjaan penggalian tanpa diketahui ketua RT dan warga, artinya PSDA mengabaikan kesepakatan rapat 3 Maret itu.
“Kondisi ini menimbulkan riak ditengah warga saya. Kami tegas, kami tidak menolak pembangunan yang secara kongkrit dapat menyelesaikan permasalah banjir dan sampah secara bersama-sama dan pembangunannya dilakukan sejalan. Namun jangan hanya menyelesaikan permasalah pada satu titik dan satu titik lagi harus merasakan awal baru penderitaan masalah sampah dan banjir yang sudah dialami perumahan sebelah. Saya selaku RT.006 mewakili atas nama Warga Komplek Indah Pratama, memohon kebijaksanaan pemerintah untuk mengatasi permasalah ini secara konkrit tanpa ada pihak yang merasa dirugikan, sebagaimana keinginan dan harapan Gubernur Sumbar, agar semuanya bisa diselesaikan dengan baik dan tidak ada lagi warga yang kebanjiran,” jelasnya.
Ditambahkan Ketua RT Joni, dalam pertemuan yang berlangsung lebih 3 jam itu, warga KIP/RT.006 sudah berupaya menjelaskan melalui data dan fakta yang ada selama 5 tahun belakangan ini terkait dengan banjir yang sering melanda wilayah KIP, namun PSDA terkesan memaksakan proyek ini.
“Kalau ditelusuri lebih dalam lagi, ini permasalahan banjir di perumahan sebelah, yang melalui kajian, kesepakatan dan perencanaan pada 2017 yang lalu perumahan sebelah memberikan izin saluran Irigasi masuk ke drainase warga. Namun dampaknya sangat luar biasa, sampah dan air tidak dapat dikendalikan. Dan kini masalah sampah dan banjir di kompleks sebelah itu akan dialirkan melalui jaringan irigasi yang dikoneksikan dengan drainase perumahan KIP. Ini yang warga KIP menolak, “ kata Joni.
Ditambahkannya, KIP/RT.006 sudah daerah cekungan, rawan banjir, lalu mau dimasukan dan ditambah lagi dengan debit Air dari saluran Irigasi Gunung Nago yang tentunya ini akan menambah banjir yang lebih besar lagi di KIP. (rel)