PASAMAN BARAT, KP – Ratusan warga korban bencana gempa bumi di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) kembali mendatangi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, Senin (27/3).
Mereka meminta kepastian soal anggaran pembangunan rumah mereka yang mengalami rusak akibat gempa yang terjadi pada akhir Februari 2021 silam.
Salah seorang perwakilan warga, Imam Jendri mengatakan, sejak awal bulan Ramadan ini pihaknya sudah dua kali mendatangi BPBD, namun tidak kunjung ada kejelasan.
“Yang kita pertanyakan adalah kenapa belum juga dimulai pembangunan rumah rusak berat yang terdampak gempa tahun lalu,” tukasnya.
Ia menyebut, kedatangannya dan warga lain adalah untuk meminta percepatan proses pembangunan rumah yang terdampak gempa, baik rumah yang mengalami rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan.
“Kita heran, hingga saat ini Juknis untuk pembangunan secara swakelola ini belum juga selesai disusun. Termasuk Rencana Anggaran Biaya dan Rencana Penggunaan Dana tidak kunjung selesai disusun oleh Tim Fasilitator Lapangan,” cetusnya.
“Ini sudah lebih satu tahun sejak terjadinya gempa, namun persoalannya tidak kunjung tuntas. Akhirnya masyarakat juga yang tetap akan menanggungnya, yaitu sudah dua kali Ramadan masih harus tinggal di tenda pengunsian dan huntara,” ungkapnya.
Ia berharap kepada Pemkab Pasaman Barat melalui BPBD agar meningkatkan koordinasi sesama petugas di lapangan dan jangan berjalan sendiri.
“Selama ini koordinasi tidak berjalan baik. Saran kami, tempatkan petugas TFL di masing-masing nagari sehingga masyarakat bisa koordinasi dengan cepat. Kemudian juknis harus segera diselesaikan agar pembangunan bisa dilakukan dengan cepat. Kalau bisa menjelang lebaran ini,” harapnya.
Sementara, Kepala Pelaksana BPBD Pasaman Barat Azhar didampingi Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Zulkarnain menjelaskan, tuntutan dan harapan warga akan segera diselesaikan secara bersama dengan pihak terkait.
“Dalam minggu ini juknis akan segera kita rampungkan dan nantinya akan kita tempatkan tim fasilitator lapangan sebanyak 18 orang untuk melayani masyarakat dalam penyusunan RAB dan RPD,” ujarnya.
Ia mengakui dalam pembangunan rumah terdampak gempa itu pihaknya mengalami keterbatasan personil. Kendati demikian, lanjutnya, hingga saat ini pengerjaan rumah sistem aplikator sudah selesai dan anggarannya sudah cair untuk 150 unit rumah. Selain itu, sebanyak 121 unit rumah yang menggunakan metode rembes juga sudah dicairkan serta 223 unit rumah masih dalam proses di tenaga fasilitator lapangan.
“Setelah juknis, RAB, dan RPD untuk swakelola mandiri ini selesai dan dilengkapi dokumen pendukung lainnya, maka akan dicairkan anggaran stimulan sebesar 40 persen dari total anggaran. Begitu seterusnya secara bertahap,” jelasnya.
Aapabila anggaran yang 40 persen itu telah dikerjakan dan menurut tim teknis telah sesuai, baru anggaran sebesar 50 persen lagi dicairkan dan terakhir nantinya sebesar 10 persen.
“Untuk pembangunan swakelola ini nantinya akan dikelola oleh warga penerima bantuan, baik untuk tukang dan juga untuk membeli bahannya. Namun tetap didampingi tim fasilitator lapangan guna memastikan rumah yang dibangun sesuai dengan standar rumah tahan gempa,” pungkasnya. (rom)