PADANG, KP — Antrean panjang kendaraan yang masih terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) memicu keprihatinan legislatif. Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Muzli M Nur, mempertanyakan efektivitas kinerja Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan BBM dalam menertibkan tata kelola distribusi BBM bersubsidi.
Muzli menilai, fenomena antrean kendaraan hingga berjam-jam menjadi indikator kuat adanya masalah serius pada rantai penyaluran di lapangan. Pasalnya, pihak Pertamina berulang kali mengklaim bahwa pasokan BBM untuk wilayah Sumbar dalam kondisi aman dan mencukupi.
“Kalau kita konfirmasi ke Pertamina, mereka menyatakan stok BBM mencukupi. Kalau memang stok cukup, mengapa antrean panjang masih terjadi hampir di setiap SPBU? Ini yang harus dijelaskan kepada masyarakat,” ujar Muzli M Nur, Selasa (28/7).
Ia menduga, BBM bersubsidi rentan bocor dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Praktik penyimpangan tersebut sangat merugikan warga berpenghasilan rendah serta memicu dampak berantai terhadap kelancaran arus logistik dan kenaikan harga bahan pokok.
Muzli mendesak Gubernur Sumbar segera bertindak tegas dengan mengumpulkan seluruh kepala daerah kabupaten dan kota beserta aparat penegak hukum guna mengusut tuntas penyebab utama antrean panjang kendaraan di SPBU.
“Pengawasan intensif di tingkat SPBU harus ditingkatkan agar alokasi subsidi benar-benar mendarat ke tangan masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya. (fai)
Have any thoughts?
Share your reaction or leave a quick response — we’d love to hear what you think!