Rehabilitasi Pascabencana di Limapuluh Kota Dipercepat, Huntap Mulai Dibangun

LIMAPULUH KOTA, KP — Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Limapuluh Kota terus dipercepat. Sejumlah proyek infrastruktur, pembangunan hunian tetap, hingga pemulihan sektor ekonomi menjadi fokus penyelesaian agar masyarakat terdampak segera kembali beraktivitas secara normal.

Percepatan tersebut menjadi pembahasan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera di Kabupaten Limapuluh Kota, kemarin. Kegiatan dipimpin Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang bersama unsur BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Satgas PRR, dan dihadiri Bupati Limapuluh Kota, Sekretaris Daerah, BPBD, Bappeda, Dinas PUPR, perangkat daerah terkait, serta perwakilan kementerian dan lembaga.

Hasil evaluasi menunjukkan realisasi Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp22,03 miliar dari total alokasi Rp135,63 miliar. Sejumlah kegiatan telah memasuki tahap pelaksanaan, sementara sisanya masih dalam proses pengadaan, perencanaan, reviu APIP, dan survei.

Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota juga terus menyelaraskan usulan pendanaan melalui Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program pemerintah pusat.

Di sektor ekonomi, pemulihan mulai menunjukkan perkembangan positif. Seluruh kolam budidaya perikanan yang sebelumnya terdampak bencana telah kembali beroperasi sehingga aktivitas ekonomi masyarakat berangsur pulih.

Sementara itu, pemerintah daerah masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat atas usulan bantuan sosial bagi 99 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta Jaminan Hidup (Jadup) untuk 263 jiwa yang telah diajukan kepada Kementerian Sosial.

Dari hasil peninjauan lapangan, sejumlah infrastruktur masih memerlukan penanganan segera. Jalan kabupaten di Kecamatan Guguak yang amblas akibat gerusan Sungai Batang Sinamar akan diperbaiki melalui pendanaan TKD Kabupaten yang didukung hibah rehabilitasi dan rekonstruksi dari BNPB. Adapun ruas jalan provinsi di Kecamatan Gunuang Omeh menuju Kabupaten Pasaman akan ditangani Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Kemajuan juga terlihat pada pembangunan kawasan relokasi. Lahan relokasi SDN 04 Nagari Koto Tinggi telah memasuki tahap pemadatan, sedangkan lokasi Hunian Tetap (Huntap) Terpadu di Kecamatan Gunuang Omeh siap dibangun setelah proses sertifikasi lahan selesai.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berkomitmen membangun 204 unit hunian tetap dari total usulan 233 unit dengan target penyelesaian pada 2026.

Satgas PRR menegaskan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Dukungan pendanaan, percepatan pelaksanaan pekerjaan, serta pengawasan yang optimal menjadi faktor penting agar seluruh program pemulihan dapat diselesaikan tepat waktu dan memberi manfaat bagi masyarakat terdampak. (dst)