SOLOK, KP – Pemerintah Kabupaten Solok menekankan pentingnya kerja kolaboratif dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di wilayah tersebut. Program ini melibatkan berbagai pihak mulai dari tingkat kabupaten hingga nagari, dengan tujuan mengurangi angka stunting secara signifikan.
“Intervensi yang bersifat multi-level pemerintahan tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya kolaborasi yang solid,” ujar Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Solok, Ali Akbar di Kabupaten Solok, Selasa (22/10).
Ali Akbar menyebutkan, peran pemerintah sangat penting dalam menyediakan program, data, serta akses untuk intervensi. Namun, keberhasilan program ini juga bergantung pada dukungan masyarakat serta keterlibatan sumber daya dari badan usaha dan korporasi. Ia optimistis bahwa jika semua elemen bekerja sama, penanganan stunting di Kabupaten Solok bisa diselesaikan dengan lebih baik. “Kolaborasi ini bahkan bisa menjadi model dalam penanganan berbagai masalah lainnya di Kabupaten Solok,” tambahnya.
Ia juga meminta agar Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di seluruh tingkatan, mulai dari kabupaten, kecamatan, hingga nagari, segera melakukan pemetaan ulang terhadap program, kegiatan, dan anggaran yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting. Langkah ini penting untuk mengetahui mana saja program yang masih berjalan, mana yang cakupannya belum merata, serta mana yang sudah berhenti.
Sejauh ini, berbagai program penanganan stunting telah dijalankan oleh pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Namun, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa seluruh program dan anggaran tersebut tepat sasaran hingga ke keluarga yang membutuhkan.
Berdasarkan data survei nasional, prevalensi stunting di Kabupaten Solok mengalami penurunan yang signifikan, dari 40,1 persen pada 2021 menjadi 24,2 persen pada 2022, meskipun sedikit meningkat menjadi 25,4 persen pada 2023. Penurunan ini merupakan hasil kerja keras Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan TPPS, yang melibatkan para ahli, seperti dokter anak, spesialis kandungan, ahli gizi, serta psikolog dalam Audit Kasus Stunting (AKS).
Namun, Ali Akbar mengakui masih ada kekurangan dalam upaya tersebut. Ia menegaskan perlunya evaluasi mendalam untuk mencari solusi atas berbagai kendala yang menghambat penurunan stunting. “Kita harus bekerja lebih maksimal dan turun langsung dalam aksi pencegahan serta penurunan prevalensi stunting. Harapannya, angka stunting di Kabupaten Solok bisa terus menurun hingga wilayah ini benar-benar bebas dari stunting,” pungkasnya. (van)