JAKARTA, KP – Presiden Prabowo Subianto melantik 10 tokoh nasional sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia, Rabu (7/11), di Istana Merdeka.
Komisi ini dibentuk sebagai respons terhadap gelombang protes massa akhir Agustus 2025 yang menuntut reformasi menyeluruh terhadap institusi Polri, termasuk soal kepolisian yang terkesan represif hingga masalah akuntabilitas dan kepercayaan publik.
Dalam pelantikan yang berlangsung khidmat, Presiden membacakan Keppres Nomor 122/P Tahun 2025, lalu mengambil sumpah jabatan masing-masing anggota. Di antara mereka ada nama-nama besar yang pernah memimpin Polri, lembaga hukum, dan pemerintahan.
Berikut 10 anggota Komisi Reformasi Polri yang dilantik Presiden Prabowo:
- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra
- Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan
- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
- Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan periode 2019-2024 Mahfud MD
- Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie
- Kapolri 2019-2021 Idham Aziz
- Kapolri 2015-2016 Badrodin Haiti
- Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat Ahmad Dofiri
- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
“Tugas utama komisi ini mengkaji secara mendalam, objektif, dan tanpa kompromi terhadap kekuatan dan kelemahan Polri,” ujar Prabowo dalam arahannya.
Yang menarik, Presiden secara eksplisit menyebut bahwa Kapolri aktif, Jenderal Listyo Sigit Prabowo ikut serta dalam komisi ini.
“Dengan Kapolri di dalam, saudara-saudara punya akses langsung. Bukan hanya bicara dari luar, tapi bisa masuk ke dalam sistem, menanyakan, meminta data, melihat proses kerja,” katanya.
Prabowo menekankan bahwa komisi ini tidak memiliki batas waktu formal, tetapi diharapkan memberi laporan berkala dan rekomendasi konkret.
“Jangan sampai ini jadi forum diskusi yang berhenti di kata-kata. Saya butuh rekomendasi tajam, bisa dijalankan, dan bisa diukur dampaknya,” tegasnya.
Kepala Negara juga menegaskan bahwa reformasi Polri bertujuan agar rakyat percaya bahwa polisi bekerja untuk mereka, bukan untuk kepentingan tertentu.
“Itu fondasi negara yang sehat,” kata Prabowo.
Komisi ini juga diminta membuka ruang untuk mengevaluasi institusi lain yang mungkin memerlukan reformasi, tapi fokus utama tetap pada Polri.
Turut hadir dalam pelantikan ini Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PMK Pratikno.
Lalu hadir pula Mensesneg Prasetyo Hadi, Menlu Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala BIN Muhamad Herindra. (cnn)