PADANG, KP — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang menolak rencana pembelian tanah untuk pembangunan gerbang RSUD dr. Rasidin dan lahan di depan Kantor Dinas Pertanian. Keputusan ini diambil dalam rapat pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di DPRD, Rabu (12/11), yang dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Muharlion.
Penolakan tersebut didasari penilaian anggota Banggar bahwa pembelian dua bidang tanah itu belum mendesak di tengah keterbatasan fiskal daerah. Mereka menilai dana pinjaman daerah sebesar Rp81 miliar harus difokuskan pada kegiatan yang lebih prioritas dan memberikan dampak langsung bagi pelayanan publik.
Ketua Komisi II DPRD Padang, Rahmad Wijaya menegaskan, pengadaan tanah bukan kebutuhan urgen, apalagi menggunakan dana pinjaman.
“Dana pinjaman Rp81 miliar sebaiknya dipakai untuk kegiatan yang lebih urgen dan berdampak nyata bagi pelayanan publik,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi I DPRD Padang, Usmardi Thareb, yang meminta pemerintah kota memfokuskan anggaran pada perbaikan jalan menuju SMAN 16 Padang yang rusak parah.
Usmardi juga menyoroti pembenahan kawasan Pantai Padang yang harus mencakup aspek kenyamanan dan keamanan pengunjung, termasuk mengatasi keluhan praktik pemalakan dan tarif parkir yang tidak jelas.
Setelah pembahasan, Banggar DPRD Padang memutuskan meniadakan pembelian tanah tersebut. Dana total sebesar Rp19,7 miliar yang semula dialokasikan untuk dua proyek itu akan dialihkan ke program yang dinilai lebih prioritas.
Menanggapi hasil rapat, Ketua DPRD Padang Muharlion menegaskan bahwa penggunaan dana pinjaman harus diarahkan pada program strategis, seperti pembenahan Pasar Raya, revitalisasi kawasan Kota Tua, serta perbaikan trotoar di kawasan Pantai Padang. (bim)