PADANG, KP — Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan sikap tegas untuk mempertahankan dua jembatan kereta api peninggalan sejarah di Lembah Anai yang merupakan bagian dari Warisan Dunia UNESCO. Menbud Fadli lebih memilih opsi perbaikan daripada pembongkaran total sebagaimana yang diusulkan oleh Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas II Padang usai bencana banjir bandang melanda kawasan tersebut.
Menurut Fadli Zon, situs cagar budaya yang telah mendunia ini memiliki nilai sejarah yang tak ternilai, sehingga pelestariannya menjadi prioritas utama kementerian. Ia pun tidak mempermasalahkan sumber anggaran yang akan digunakan untuk membiayai pemugaran dua jembatan ikonik yang berada di dekat Air Terjun Lembah Anai dan TWA Megamendung itu.
”Jembatan di Lembah Anai akan saya lihat langsung. Jika memang bisa diperbaiki, tentu harus kita perbaiki. Sebaiknya kita perbaiki. Nanti (anggarannya) kami carikan,” tegas Fadli Zon, saat menyalurkan bantuan bagi korban banjir di Batu Busuak, Kota Padang, Rabu sore (24/12).
Menteri Fadli Zon memastikan pengawasan terhadap cagar budaya lain di Sumbar yang terdampak lumpur, seperti makam-makam bersejarah, juga akan segera ditangani.
Rencana pembongkaran ini sebelumnya mencuat lewat surat pemberitahuan dari BTP Kelas II Padang pada pertengahan Desember lalu. Namun, gelombang penolakan muncul karena status jembatan tersebut merupakan bagian dari Sawahlunto Old Coal Mining Heritage yang ditetapkan UNESCO pada 2019 silam. Kementerian Kebudayaan pun telah mengirim surat susulan untuk menunda pembongkaran hingga studi kelayakan tuntas.
Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah III, Nurmatias menjelaskan, pihaknya tengah mengebut kajian singkat yang akan dilaporkan sebelum akhir Desember ini. Ia memperingatkan bahwa keputusan gegabah merobohkan jembatan dapat berisiko pada sanksi pelanggaran komitmen internasional terhadap situs Warisan Dunia.
”Kami harus hati-hati karena ini statusnya Warisan Dunia. Harusnya kami meminta UNESCO juga untuk melakukan studi agar Indonesia tidak terkena pelanggaran. Fokus kami saat ini adalah memberikan rekomendasi perkuatan struktur sementara agar tetap aman bagi pengguna jalan di bawahnya tanpa harus meruntuhkan nilai sejarahnya,” jelas Nurmatias.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang belum memberikan tanggapan resmi terkait kelanjutan usulan pembongkaran tersebut. (mas)