PADANG, KP — Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Fraksi PDI Perjuangan–PKB, Sri Kumala Dewi, menilai masyarakat Sumbar belum sepenuhnya pulih dari dampak bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah daerah.
Ia mengingatkan agar apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap penanganan bencana tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri, mengingat masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pada masa pemulihan.
“Kita tentu bangga dengan apresiasi dari Kemendagri. Namun pemerintah daerah jangan berpuas diri. Masyarakat terdampak belum pulih, masih banyak PR yang harus kita kerjakan bersama-sama,” ujar Sri Kumala Dewi saat diwawancarai, Selasa (30/12).
Ia mengungkapkan, sebagai kader PDI Perjuangan, pihaknya telah menyurati pengurus DPP PDIP untuk menyampaikan bahwa kondisi Sumbar belum sepenuhnya baik-baik saja pascabencana.
Dalam waktu dekat, Sri Kumala Dewi juga dijadwalkan untuk kedua kalinya bersama Ketua DPP PDIP Tri Rismaharini mengunjungi Sumbar guna menyerahkan bantuan di sejumlah kabupaten dan kota yang kembali terdampak banjir dan longsor.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa dampak bencana di Sumatera Barat tidak dapat dianggap ringan. Kerusakan terjadi di berbagai sektor, mulai dari jalan, jembatan, hingga infrastruktur pendukung lainnya.
Ia menilai anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumbar yang tidak jadi dipotong oleh pemerintah pusat seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan prioritas masyarakat yang terdampak secara langsung.
Selain itu, Sri Kumala Dewi meminta Pemprov Sumbar untuk terus proaktif menjemput bola dalam mencari sumber-sumber pendanaan lain guna mempercepat perbaikan infrastruktur pascabencana. “Pemulihan tidak mungkin hanya mengandalkan APBD. Pemerintah daerah perlu mencari alternatif pembiayaan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi bisa berjalan lebih cepat,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penanganan tanggap darurat bencana dinilai positif. Hal itu dibuktikan dengan koordinasi lintas sektor yang berjalan baik, sehingga kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat disalurkan dalam waktu relatif singkat.
Senada dengan itu, Anggota DPRD Provinsi Sumbar Fraksi Golkar, Zarfi Deson, meminta pemerintah daerah bergerak lebih cepat dalam menangani dampak bencana banjir dan longsor di berbagai wilayah Sumbar.
Menurutnya, percepatan penanganan sangat dibutuhkan, terutama pada sektor-sektor vital yang berkaitan langsung dengan akses masyarakat dan aktivitas ekonomi. “Penanganan harus dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Infrastruktur yang rusak perlu segera ditangani agar aktivitas masyarakat bisa kembali normal,” ujar Zarfi Deson. (fai)