BUKITTINGGI, KP — Pemerintah Kota Bukittinggi akan menyegel dan menarik izin toko yang terbukti tidak digunakan oleh pemiliknya dalam jangka waktu lama. Langkah ini diambil menyusul adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait banyaknya aset yang tidak difungsikan sehingga berpotensi merugikan keuangan negara.
Sebagai solusi bagi pedagang kecil, toko-toko yang izinnya dicabut tersebut akan ditawarkan kepada pedagang kaki lima (PKL) yang saat ini masih berjualan di zona terlarang. Pemko Bukittinggi memberikan insentif berupa pembebasan biaya sewa selama empat bulan pertama sebagai bagian dari program ‘PKL Naik Kelas’. Kebijakan ini bertujuan untuk menata keindahan pasar sekaligus memberikan fasilitas berjualan yang lebih representatif bagi masyarakat.
Selain penataan toko, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, juga membuka peluang bagi warga umum untuk menyewa ruang kosong strategis di Pasa Ateh guna dijadikan kafe atau ‘food court’, mulai dari lantai satu hingga area ‘rooftop’. Pembenahan menyeluruh ini juga mencakup aspek pelayanan publik, di mana fasilitas toilet diwajibkan gratis serta penataan sistem parkir agar pengunjung merasa lebih nyaman.
Wako Ramlan berharap Pasa Ateh kembali menjadi magnet utama wisatawan yang berkunjung ke Bukittinggi.
“Penertiban ini akan dilakukan secara konsisten tanpa pandang bulu guna memastikan seluruh aset daerah dapat memberikan kontribusi maksimal bagi ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. (mas)