PAINAN, KP – Wakil Bupati Pesisir Selatan, Rudi Hariyansyah, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diselenggarakan di Aula Bapedalitbang pada Rabu (10/5). Kegiatan ini dihadiri oleh Sekda, Mawardi Roska, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Rudi Hariyansyah, yang juga menjabat sebagai Ketua TPPS, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini merupakan langkah konkret untuk mendorong penurunan angka stunting. Selain itu, ini juga merupakan komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mendukung Program Pemerintah Pusat pada tahun 2023.
“Hasil dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 menunjukkan bahwa angka prevalensi stunting di Kabupaten Pesisir Selatan meningkat dari 25,2 persen menjadi 29,8 persen, dengan peningkatan sebesar 4,7 persen,” ungkap Rudi.
Lebih lanjut, Wakil Bupati menegaskan bahwa hal ini menjadi perhatian khusus bagi semua pihak, mengingat angka tersebut lebih tinggi daripada prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden No. 72 tahun 2021 menargetkan penurunan angka stunting nasional menjadi 14 persen pada tahun 2024.
“Oleh karena itu, diperlukan upaya ekstra untuk mempercepat penurunan angka stunting. Koordinasi dan kerja sama lintas sektor sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut di Kabupaten Pesisir Selatan,” harapnya.
Wakil Bupati menjelaskan bahwa pelaksanaan percepatan penurunan stunting dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan intervensi spesifik dan sensitif, pendekatan multisektor multipihak melibatkan instansi pemerintah daerah dan nagari, serta pendekatan berbasis keluarga yang berisiko stunting, seperti balita, remaja, calon pengantin, ibu hamil, dan ibu pasca melahirkan.
Pada akhir sambutannya, Wakil Bupati mengajak semua elemen masyarakat untuk terlibat dalam program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) dengan menjadi Bapak Asuh bagi anak-anak stunting yang berasal dari keluarga miskin. Program ini telah memberikan dampak positif dalam memperbaiki kondisi balita stunting selama beberapa bulan terakhir.
“Data sementara dari DPMDPP&KB menunjukkan bahwa telah ada sekitar 46 BAAS yang telah aktif,” kata Zulfkifli, Kepala DPMDPP&KB setempat.
Intervensi yang dilakukan melalui program BAAS meliputi pemberian makanan tambahan berupa pangan lokal yang tinggi protein seperti telur, susu, kacang hijau dan beras, kepada sasaran selama 6 bulan berturut-turut, dan direkomendasikan minimal Rp200.000/bulan. (mas)