PADANG, KP – Enam daerah di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) rawan kebakaran hutan, untuk itu perlu langkah mitigasi yang melibatkan seluruh unsur.
Penekanan tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozarwardi saat rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan (Dalkarhutla) 2023, di salah satu hotel berbintang di Padang, Selasa (20/6).
“Kita di Sumbar memiliki potensi besar terjadinya kebakaran hutan dan lahan, untuk itu perlu tindakan terukur dalam pencegahan, pemadaman hingga penanganan pasca kebakaran. Semua itu tidak bisa diakomodir dalam satu lembaga saja, perlu koordinasi dengan pemangku kepentingan lainya, seperti BPBD TNI hingga Polri,” katanya.
Dia mengatakan, potensi besar terjadinya kebakaran hutan dan lahan juga dipengaruhi badai El Nino yang mengakibatkan suhu kemarau meningkat, enam kabupten tersebut sangat rawan, yaitu Kabupten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Payakumbuh, Sijunjung, Pesisir Selatan dan Pasaman Barat.
“BMKG telah memprakirakan bahwa pada tahun 2023 terjadi El Nino dan bahkan diperkirakan pada musim kemarau tahun ini akan lebih kering dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Meski kondisi demikian, Dinas Kehutanan telah melakukan upaya mitigasi seperti sosialisasi, pengadaan sarana prasarana (Sapras) dan pembentukan satuan tugas (Satgas). “Jadi kita tidak melibatkan unsur pemerintahan saja, namun juga perusahaan – perusahaan yang beroperasi di sekitaran daerah rawan kebakaran hutan,” katanya.
Nantinya, para perusahaan akan didorong untuk pembentukan Satgas pemadaman kebakaran hutan, begitupun pada tingkat masyarakat juga dibentuk Satgas peduli api yang terdiri dari unsur pemerintahan terendah di nagari yang rawan kebakaran hutan.
Dia mengatakan, dampak kebakaran hutan dan lahan sangat merugikan, baik bagi lingkungan maupun manusia. Beberapa dampak negatif yang timbul antara lain, kerugian ekosistem, pencemaran udara, hilangnya habitat, ancaman kesehatan dan emisi gas rumah kaca.
Di tempat yang sama Kasi Intel Korem 032/Wbr Kolonel Moectar mengatakan, untuk antisipasi dan penanganan hutan anggota TNI yang bertugas di wilayah Korem 032/Wbr telah membentuk Satgas, mereka tersebar di kodim-kodim di 19 Kabupaten/Kota di Sumbar. Dengan Satgas pihak Korem 032/Wbr terus melakukan koordinasi untuk memantau aktivitas hutan. “Jadi setiap hari anggota Kodim terus melakukan laporan-laporan untuk mengatisipasi kebakaran hutan, jika ada unsur kesengajaan pembakaran hutan makan akan ditindak tegas,” katanya.
Dia mengatakan, sejalan dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2020, Menko Polhukam pada Rakorsus Antisipasi dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023 memberikan arahan antara lain koordinasi antar Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat dan daerah, penegakan hukum secara tegas dan pemadaman kebakaran yang dilakukan secara efektif. (fai)