PADANG, KP — Penanganan kabut asap yang dinilai lamban mendapat sorotan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Albert Hendra Lukman. Ia meminta gubernur, bupati, dan wali kota menyurati provinsi tetangga yang mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Jika daerah tersebut kewalahan menangani kebakaran, Sumbar diminta menawarkan bantuan agar api segera dipadamkan.
“Kabut asap kiriman dari provinsi tetangga membuat kualitas udara di Sumbar tidak baik. Harus ada protes dari kepala daerah kita kepada pemerintah provinsi tetangga,” ujarnya saat diwawancarai, Sabtu (18/10).
Ia mengatakan, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), antar daerah sudah seharusnya saling membantu. Sumbar dapat mengirimkan relawan untuk membantu memadamkan api di daerah yang mengalami karhutla.
“Kita ambil contoh di Kabupaten Dharmasraya, mana bupatinya? Harusnya surati Provinsi Jambi,” katanya.
Albert menilai, penanganan persoalan kabut asap membutuhkan upaya bersama untuk mengatasi sumber kebakaran melalui koordinasi lintas daerah. Ia mendesak Pemprov Sumbar serta pemerintah kabupaten/kota yang terdampak segera mengambil langkah konkret untuk melindungi masyarakat dari paparan polusi udara.
Menurutnya, penanganan kabut asap tidak cukup hanya dengan menyampaikan informasi mengenai penurunan kualitas udara dan menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa sekolah.
“Soal kabut asap ini, saya bingung dengan pemimpin daerah kita di Sumbar ini. Apalagi pemerintah provinsi, tidak satu pun pejabat kita di provinsi yang mengomentari soal kabut asap ini. Semua diam seribu bahasa. Malahan, di tengah kabut asap yang terjadi, dilaksanakanlah Porprov, sementara indeks kualitas udara akibat kabut asap ini sangatlah buruk,” ujar Albert.
Di Kota Padang, yang merupakan ibu kota provinsi dan telah merasakan dampak kabut asap cukup parah, pembagian masker secara luas oleh Pemprov Sumbar maupun Pemko Padang belum terlihat.
“Ini menjadi tanda tanya bagi saya. Kok tidak ada langkah-langkah preventif yang dilaksanakan pemerintah kita? Yang ada cuma disampaikan bahwa kualitas udara memburuk dan untuk anak sekolah diberlakukan kebijakan PJJ. Tidak ada surat edaran atau imbauan lebih lanjut dalam menghadapi kabut asap ini,” katanya.
Selain mengeluarkan imbauan penggunaan masker dan membagikannya kepada masyarakat, Albert mengatakan pemerintah daerah perlu memberikan informasi yang jelas mengenai langkah-langkah aman selama kabut asap berlangsung. Salah satunya terkait keamanan penggunaan air hujan yang ditampung untuk kebutuhan sehari-hari.
Ia mencontohkan informasi yang diperolehnya mengenai Singapura, yang juga terdampak kabut asap kiriman dari Indonesia. Air hujan yang ditampung masyarakat di negara tersebut disebut berubah warna menjadi hitam. Kondisi itu diduga berkaitan dengan pencemaran polutan di udara.
Karena itu, menurutnya, pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai keamanan air hujan selama kabut asap terjadi.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, kualitas udara di Sumbar sempat membaik setelah hujan turun beberapa waktu lalu. Namun, kondisi kembali memburuk setelah hujan berhenti, sementara kebakaran yang diduga menjadi sumber kabut asap di provinsi tetangga masih berlangsung.
Dengan kondisi kabut asap kiriman yang terus berulang, Albert menilai gubernur seharusnya menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat. Ia meminta pemerintah pusat membantu mencari solusi agar masyarakat Sumbar tidak terus terdampak kabut asap.
“Harusnya pemimpin daerah kita menjalin komunikasi dengan provinsi tetangga yang wilayah mereka jadi sumber datangnya kabut asap ini. Surati, bagaimana solusi untuk mengatasi kabut asap ini, dan tanyakan apa saja yang mereka butuhkan agar bisa kita bantu,” ujar Albert, yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan dan PKB DPRD Sumbar tersebut.
Ia menegaskan, solidaritas antardaerah perlu diwujudkan melalui tindakan nyata. Sumbar yang pernah menerima bantuan saat menghadapi bencana hidrometeorologi juga perlu menunjukkan kepedulian terhadap daerah lain yang tengah berjuang memadamkan kebakaran.
“Api ini harus dipadamkan. Harus ada kerja sama dan sinergi. Jangan ego sektoral yang dipelihara. Ketika kita terkena bencana, daerah lain datang membantu. Semestinya kita juga bisa membantu daerah lain yang sedang menghadapi bencana. Kita kan satu kesatuan dalam NKRI, harus bersama-sama mencari solusi atas masalah yang ada,” ucapnya.
Lebih lanjut, Albert meminta Pemprov Sumbar segera menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota untuk merumuskan langkah penanganan terpadu. Langkah tersebut diperlukan untuk melindungi masyarakat sekaligus mendukung upaya pemadaman karhutla di daerah sumber asap.
Terkait pembagian masker selama kabut asap, Albert yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Padang itu menyebutkan bahwa PDIP Padang telah dua kali membagikan masker sejak kabut asap terjadi. Pembagian masker berikutnya juga direncanakan untuk membantu masyarakat terdampak.
“Persoalan polusi udara ini tidak bisa kita anggap enteng. Pemerintah harus mengambil langkah cepat. Jangan biarkan masyarakat berjuang sendiri menghadapi masalah ini tanpa merasakan kehadiran pemerintah,” tukas Albert.