KETUA DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi menyerahkan bantuan baju batik Lumpo kepada para guru di tiga sekolah, yakni SMK Negeri PP Padang, SMA Negeri 5 Padang, dan SMK Negeri 2 Padang, Senin (13/10).
Dalam kunjungan tersebut, para kepala sekolah dan guru menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari peningkatan sarana pendidikan hingga perbaikan gedung sekolah yang kondisinya memprihatinkan dan berisiko roboh.
Peran guru dan tenaga pendidik, menurut Muhidi, sangat strategis dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berkarakter. Ia menegaskan, kerja keras para guru perlu mendapat dukungan, baik dari pemerintah maupun masyarakat.
“Kita mengapresiasi dan memotivasi para guru yang telah mengabdikan hidupnya untuk mendidik generasi Sumbar. Bantuan baju batik ini memang tidak sebanding dengan jasa mereka, namun menjadi wujud kepedulian dan penghormatan atas pengabdian para pendidik,” ujar Muhidi.
Politisi senior PKS itu menambahkan, penggunaan batik sebagai seragam guru bukan hanya soal tampilan, melainkan juga bagian dari pelestarian budaya daerah. “Batik adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri bangsa. Nilai-nilai seperti ini perlu diwariskan kepada generasi muda melalui keteladanan guru sebagai figur yang digugu dan ditiru,” ujarnya.
Muhidi juga menyinggung program prioritas DPRD Sumbar yang saat ini fokus pada pemberdayaan sektor UMKM dan pendidikan.
Ia mendorong agar sekolah-sekolah menyiapkan lahan serta proposal pembangunan agar dapat diakomodir melalui dana pusat atau APBN. Selain itu, DPRD juga tengah menyiapkan program pelatihan kepemimpinan bagi seribu siswa melalui Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK).
Kepala SMA Negeri 5 Padang, Walmukminin, mengungkapkan sejumlah gedung sekolah kini berada dalam kondisi memprihatinkan. Sebagian besar bangunan merupakan konstruksi lama yang dibangun sejak tahun 1983, atau telah berusia lebih dari 40 tahun, tanpa pernah direhabilitasi secara menyeluruh.
“Beberapa gedung di sekolah ini sudah sangat tua, terutama di bagian belakang dan sayap kiri-kanan. Usianya mencapai 43 tahun dan belum pernah direnovasi besar-besaran. Kami khawatir jika tidak segera diperbaiki, bangunan tersebut bisa roboh,” ujar Walmukminin.
Ia menambahkan, gedung utama sekolah juga mengalami kemiringan akibat gempa tahun 2009. Untuk mencegah keruntuhan, pihak sekolah memasang penyangga sementara di beberapa titik. “Kalau terjadi gempa lagi, kemungkinan besar bangunan itu tidak bisa digunakan lagi,” katanya.
Pihak sekolah telah menyiapkan proposal revitalisasi bangunan dengan rancangan dua lantai untuk menggantikan gedung lama. Berdasarkan perhitungan Dinas PU dan konsultan teknis, kebutuhan anggaran mencapai Rp27,7 miliar. Dokumen sertifikat tanah pun sedang dalam proses di BPN sebagai salah satu syarat administrasi pembangunan.
“Kami sangat berharap dukungan dari Ketua DPRD Sumbar dan pemerintah daerah agar revitalisasi ini bisa segera terwujud. Sekolah kami berada di tengah kawasan padat penduduk, sehingga jika terjadi bencana, keberadaan gedung tua ini bisa sangat membahayakan keselamatan siswa dan guru,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala SMK Negeri PP Padang, Evi Fitriana, menyampaikan bahwa sekolah yang dipimpinnya merupakan satu-satunya SMK di Sumbar yang berfokus pada bidang pertanian. Sekolah tersebut memiliki lima program keahlian dengan total 493 siswa dan berstatus boarding school.
Evi mengapresiasi bantuan baju batik dari Ketua DPRD Sumbar dan berharap perhatian serupa dapat diberikan terhadap peningkatan fasilitas praktik, terutama greenhouse dan area pembelajaran lapangan yang menjadi bagian penting dalam pendidikan pertanian.
“Kami berharap Bapak Ketua DPRD dapat berkunjung langsung untuk melihat kondisi sekolah kami. Dukungan ini menjadi langkah awal yang sangat berarti bagi pengembangan pendidikan pertanian di Sumatera Barat,” ujarnya. (*)