LIMAPULUH KOTA, KP — Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi ancaman serius ketertinggalan di era digital. Ribuan warganya, termasuk anak-anak dan pelaku UMKM, masih terjebak di area tanpa sinyal alias blank spot. Kondisi ini membuat Bupati Safni mendesak pemerintah pusat untuk segera bertindak dan menjadikan daerahnya sebagai prioritas pembangunan jaringan seluler.
Akses jaringan seluler di Limapuluh Kota, menurut Bupati Safni, baru mencapai 70 persen. Angka ini menyisakan puluhan nagari dan jorong yang tidak bisa merasakan manfaat internet sebagai kebutuhan dasar. Ketimpangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan pun semakin lebar.
“Internet bukan hanya soal komunikasi, tapi juga masa depan pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan yang transparan,” tegas Bupati Safni saat bertemu Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintahan Digital Daerah Komdigi, Aris Kurniawan, kemarin.
Bupati didampingi Wakil Ketua DPRD, M. Fadhlil Akbar menyebut, beberapa wilayah yang terisolasi dari sinyal, di antaranya Nagari Tanjuang Bungo, Nagari Galugua, serta Jorong Buluah Kasok dan Landai Nagari Sarilamak. Tanpa jaringan yang kuat dan merata, ia khawatir anak-anak akan tertinggal dalam belajar, pelaku usaha sulit berkembang, dan potensi daerah tidak bisa bersaing.
Desakan Bupati Limapuluh Kota disambut positif oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Aris Kurniawan menyatakan bahwa peningkatan infrastruktur digital adalah salah satu prioritas nasional. Ia menjanjikan daerah yang serius dalam memperjuangkan transformasi digital akan menjadi prioritas dalam program pembangunan Base Transceiver Station (BTS) dan perluasan jaringan.
“Kami mengapresiasi dorongan dan perhatian Bupati. Aspirasi ini sejalan dengan agenda pemerintah pusat dalam mewujudkan Indonesia terkoneksi,” ujar Aris.
Komdigi berkomitmen untuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan memetakan wilayah-wilayah blank spot dan melakukan sinkronisasi program dengan pemerintah daerah. Sinergi ini diharapkan bisa segera memperkuat konektivitas dan memastikan manfaat digitalisasi dirasakan masyarakat hingga ke pelosok. (dst)