PADANG, KP — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang bersama Pemko Padang kembali membahas Rancangan APBD Kota Padang untuk tahun anggaran 2026 seiring masih adanya defisit dalam rancangan tersebut.
Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menyampaikan, hasil pembahasan sementara menunjukkan RAPBD 2026 masih defisit Rp26,4 miliar. Untuk menutup kekurangan itu, Banggar dan Pemko Padang masih mencari langkah penyelesaian.
“Kita terus mencari caranya. Kita sudah melakukan beberapa pengurangan di DPRD, seperti perjalanan dinas yang dipotong sebesar Rp4 miliar,” ujarnya, Senin (17/11) dikutip dari BentengSumbar.com
Selain perjalanan dinas, pembahasan juga menyoroti penyesuaian dana pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD. Menurut Muharlion, sebagian pokir digeser melalui pengurangan anggaran atau penundaan pelaksanaan pada perubahan anggaran. “Pengurangan dana pokir sekitar Rp18 miliar. Pokir adalah janji anggota DPRD kepada masyarakat, tetapi dengan kondisi keuangan saat ini kita harus menjelaskan dengan baik kepada masyarakat,” katanya.
Setelah pengurangan tersebut, masih tersisa defisit Rp8,4 miliar. Muharlion menyatakan penyelesaiannya diserahkan kepada Pemko Padang. “Mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan ditemukan solusinya,” ujarnya.
Ia berharap pembahasan RAPBD dapat diselesaikan dalam pekan ini agar OPD bisa segera melakukan penginputan anggaran. “Termasuk Rp18 miliar dana pokir yang dikurangi, mana saja yang akan ditunda, baik pembangunan jalan, hibah, dan lainnya. Semuanya harus final sebelum kita ketok palu pada 24 November ini,” pungkasnya. (btc)