PADANG, KP – Dinilai berhasil mengendalikan inflasi, Pemko Padang Panjang diapresiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mengganjar Dana Insentif Fiskal (DIF) sebesar Rp5,4 miliar.
“Insyaallah akan diterima pada 5 Agustus nanti langsung dalam rakor inflasi mingguan yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian,” kata Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra ditemui usai High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi, Rabu (31/7).
Didampingi Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako, Putra Dewangga, S.S, M.Si, Sonny menyampaikan DIF ini nantinya dimanfaatkan guna mendukung upaya pengendalian inflasi di antaranya perbaikan irigasi, bantuan bibit, operasi pasar atau bazar murah, dan perbaikan sarana prasarana perdagangan.
Sebelumnya, pada High Level Meeting yang turut dihadiri Gubernur Sumbar, H. Mahyeldi Ansharullah, S.P, Sonny menuturkan kondisi Padang Panjang yang berangsur normal setelah dibukanya akses jalan di Lembah Anai.
“Tersambungnya kembali jalan ini perlu dikabarkan secara luas agar kunjungan ke Padang Panjang khususnya dan Sumbar umumnya dapat kembali normal bahkan lebih meningkat,” ujarnya.
Dikatakannya lagi, di Padang Panjang terdapat 20,1 hektare areal sawah dan 11 daerah irigasi terdampak bencana banjir bandang dan lahar dingin. Menurutnya hal Ini perlu sinergi bersama provinsi, melakukan rehabilitasi.
Sementara itu, Gubernur Mahyeldi menjelaskan perihal strategi dan arah kebijakan pengendalian inflasi Sumbar. Di antaranya, mendukung penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang dilaksanakan oleh Bulog di seluruh kabupaten/kota.
Kemudian, memfasilitasi distribusi dan pasokan pangan strategis yang memicu inflasi ke daerah kabupaten/kota yang kekurangan pasokan (defisit) dari daerah surplus. Lalu, memanfaatkan championship cabe merah, bawang merah, Toko Tani Indonesia Center (TTIC) serta bekerja sama dengan asosiasi pedagang.
Kepala perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar, Abdul Majid Ikram mengatakan, Sumbar harus memiliki manajemen ekonomi berbasis bencana karena daerah rawan bencana. Bencana alam di Sumbar seringkali berdampak pada peningkatan harga bahan pangan.
Kepala BPS Sumbar, Sugeng Arianto
mengungkapkan inflasi di Sumbar masih didominasi oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau. Komoditas yang perlu diwaspadai adalah komoditas yang memiliki bobot atau andil besar seperti beras dan cabai merah. (kom)