PESISIR SELATAN, KP — Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana gempa bumi dan tsunami. Posisi geografisnya yang berhadapan langsung dengan Kepulauan Mentawai menjadikan daerah ini rentan terhadap dampak gempa besar di zona megathrust Mentawai yang menyimpan energi seismik besar.
Menanggapi hal itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat. Upaya ini dilakukan agar warga memiliki kemampuan bertindak cepat dan tepat bila bencana terjadi.
Penjabat (Pj.) Kepala Pelaksana BPBD Pessel, Mulyandri Datuak Rajo Intan mengatakan, pihaknya fokus pada tiga pilar mitigasi utama, yakni pembangunan infrastruktur penunjang, edukasi publik, dan kolaborasi lintas sektor.
“Pesisir Selatan berada di jalur megathrust Mentawai yang menyimpan energi gempa besar. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi prioritas utama kami,” ujar Mulyandri di Painan, Rabu (5/11).
Dari 182 nagari yang ada, sekitar 62 nagari berada di garis pantai dan masuk zona merah tsunami. Berdasarkan data BPBD, sekitar 45 persen dari total penduduk 539.036 jiwa tinggal di kawasan pesisir yang berisiko tinggi bila terjadi gempa besar di lepas pantai.
Hingga 2025, BPBD Pessel telah memasang 398 rambu jalur evakuasi tsunami di berbagai nagari. Sebanyak 150 unit dipasang pada 2023, dan 248 unit tambahan pada tahun ini di 15 nagari prioritas. Masyarakat juga aktif membuka jalur evakuasi mandiri menuju Titik Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) yang umumnya berada di perbukitan.
Saat ini, terdapat 18 unit TES yang sudah berfungsi, namun jumlah tersebut dinilai masih jauh dari kebutuhan ideal.
“Kami berharap di 62 nagari pesisir tersedia minimal satu shelter permanen,” kata Mulyandri.
Dengan keterbatasan anggaran daerah, BPBD Pessel bekerja sama dengan lembaga swasta, NGO, dan pemerintah pusat untuk memperkuat pendanaan program mitigasi. Dana Desa (DD) juga dimanfaatkan untuk sosialisasi, pelatihan kebencanaan, dan pembentukan Kelompok Siaga Bencana (KSB) di setiap nagari.
“Kami dorong agar setiap nagari memiliki relawan KSB yang siap bergerak saat bencana terjadi. Mereka adalah ujung tombak penanggulangan bencana di tingkat lokal,” tambahnya sembari menyebut BPBD juga rutin menggelar edukasi dan simulasi kebencanaan di sekolah serta kawasan padat penduduk.
Mulyandri menegaskan, kesiapsiagaan tidak hanya bergantung pada sarana dan prasarana, tetapi juga pada kesadaran dan kesiapan masyarakat.
“Kita tidak bisa menghindari bencana, tapi bisa meminimalkan dampaknya dengan kesiapsiagaan yang baik,” pungkasnya. (don)