BANTEN, KP — DPRD Provinsi Banten menggandeng sekitar 300 media daring, cetak harian dan mingguan, serta media elektronik guna memperluas penyebarluasan informasi kedewanan. Untuk mendukung kegiatan publikasi tersebut dan pelibatan wartawan, dalam agenda reses anggota dewan, DPRD Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar per tahun diluar kerjasama lainnya.
Kepala Bagian Persidangan, Aspirasi, dan Humas DPRD Provinsi Banten, Ibud Sihabudin menyampaikan hal itu saat menerima kunjungan studi banding Forum Wartawan Parlemen (FWP) Sumbar, Rabu (11/2) di kantor DPRD setempat.
“Media merupakan bagian dari sub usaha yang turut mendukung pergerakan ekonomi daerah. Jika kebijakan ini menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan, kami siap memberikan penjelasan,” ujarnya.
Menurut Ibud, keterlibatan media penting untuk membantu sekretariat dan anggota dewan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ia menilai keterbukaan informasi menjadi kunci dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan FWP Sumbar hadir bersama staf Humas DPRD Sumbar, Arnelly Amran, Ida Wulansari, dan Supriyadi. Sebanyak 19 anggota FWP dari unsur media cetak, daring, dan elektronik turut mengikuti kegiatan studi banding itu.
Ketua FWP Sumbar, Novrianto menyampaikan, apresiasi atas sambutan DPRD Provinsi Banten serta materi yang diperoleh selama kunjungan. “Terima kasih kepada seluruh jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Banten. Kami disambut dengan sangat baik untuk belajar di sini,” katanya.
Ia mengaku, memperoleh wawasan baru terkait pola kerja sama antara lembaga legislatif dan media, termasuk dukungan anggaran bagi peliputan kegiatan reses anggota dewan.
“Kami baru mengetahui bahwa di Banten terdapat dukungan anggaran bagi rekan-rekan media dalam mengawal kegiatan reses anggota dewan, yang dialokasikan sekitar Rp1 miliar,” ujarnya.
Menurutnya, dukungan tersebut bukan semata soal nilai anggaran, tetapi menunjukkan komitmen lembaga dalam memastikan setiap kegiatan reses terdokumentasi dan informasinya tersampaikan kepada masyarakat. “Ini menjadi referensi penting yang dapat kami dorong untuk diterapkan di DPRD Sumbar,” pungkasnya. (fai)