Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menegaskan pentingnya transformasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah strategis menghadapi penurunan signifikan dana transfer dari pusat (TKDD) pada tahun 2026.
Isu ini menjadi sorotan utama dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar dengan agenda penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Sumbar Tahun 2026, Senin (6/10).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa, itu merupakan kelanjutan pembahasan kebijakan fiskal daerah setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan umumnya pada 3 Oktober lalu. Seluruh fraksi kompak menyoroti penurunan TKDD sebesar Rp419 miliar yang berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah.
Menurut Iqra, kondisi tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah daerah agar tidak terus bergantung pada dana transfer dari pusat.
“Kita perlu melakukan transformasi kebijakan pendapatan dengan menjadikan PAD sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah,” ujarnya.
Fraksi-fraksi DPRD mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menggali seluruh potensi PAD melalui inovasi pemungutan pajak dan retribusi berbasis digital, peningkatan pengawasan terhadap kebocoran penerimaan, serta perluasan basis pajak dan pengembangan sumber pendapatan baru.
Selain itu, DPRD juga meminta Pemprov menyesuaikan belanja dengan ketersediaan anggaran dan memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat, sesuai arah pembangunan dalam RKPD 2026.
Menyoal pembiayaan, dewan menilai perlu adanya evaluasi terhadap kebijakan yang tidak memperhitungkan potensi SILPA APBD 2025. Berdasarkan realisasi belanja hingga September 2025, masih terdapat potensi SILPA cukup besar yang dapat dimanfaatkan untuk menutup kekurangan pendanaan program prioritas.
Iqra menegaskan, pandangan umum fraksi bukan sekadar masukan teknis, melainkan juga sikap politik terhadap arah kebijakan pembangunan daerah. Ia berharap pemerintah menindaklanjuti seluruh catatan tersebut dengan langkah konkret dalam penyusunan APBD 2026.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumbar telah menyampaikan jawaban terhadap seluruh pandangan fraksi DPRD. Menurut Iqra, jawaban gubernur dinilai cukup komprehensif karena mencakup klarifikasi terhadap isu strategis, mulai dari kebijakan pendapatan, efisiensi belanja, hingga prioritas pembangunan.
Menjelang akhir rapat, pimpinan dewan mengusulkan penyesuaian jadwal pembahasan Ranperda APBD 2026 melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD. Langkah ini dianggap penting agar pembahasan dapat menyesuaikan dengan dinamika fiskal daerah pasca penurunan TKDD.
“Transformasi PAD menjadi keniscayaan agar Sumbar tidak terus bergantung pada dana pusat. Ini momentum memperkuat kemandirian fiskal daerah dan memastikan pembangunan tetap berjalan,” tegas Iqra sebelum menutup rapat dengan ketukan palu tiga kali.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menegaskan penyusunan RAPBD 2026 dilakukan secara realistis, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah berkomitmen menjaga kesinambungan pembangunan di tengah tantangan fiskal akibat berkurangnya dana transfer dari pusat. Setiap kebijakan anggaran diarahkan untuk memperkuat perekonomian rakyat, meningkatkan pelayanan publik, dan menciptakan keseimbangan pembangunan antardaerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemprov terus mengoptimalkan sumber PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, retribusi, serta pemanfaatan aset daerah, dibarengi efisiensi dan realokasi anggaran agar lebih fokus pada program prioritas di sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.
Wagub juga menyoroti pentingnya inovasi pembiayaan nonkonvensional, seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), optimalisasi aset, skema CSR, green financing, hingga perdagangan karbon.
“Inovasi pembiayaan menjadi strategi menjaga keberlanjutan pembangunan tanpa membebani masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov Sumbar fokus mengembangkan sektor unggulan daerah, termasuk percepatan hilirisasi komoditas gambir sebagai upaya meningkatkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja baru.
“Hilirisasi gambir merupakan contoh nyata transformasi ekonomi berbasis potensi lokal yang kita dorong secara berkelanjutan,” kata Wagub.
Ia menegaskan komitmen Pemprov menjaga proporsi belanja modal agar terus meningkat dari tahun ke tahun. “Kami ingin memastikan APBD benar-benar menjadi instrumen yang menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat dan pemerataan pembangunan,” pungkasnya. (*)