PADANG, KP — PT Brantas Abipraya (Persero) bersinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabanjir di Provinsi Sumatera Barat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengerjaan fisik di 10 titik wilayah terdampak guna memastikan aktivitas masyarakat kembali normal sebelum memasuki bulan suci Ramadan tahun ini.
Proyek pemulihan infrastruktur tersebut tersebar di berbagai wilayah, meliputi Kabupaten Kepulauan Mentawai, Padang Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, Pasaman, dan Pasaman Barat.
Selain di kabupaten, rekonstruksi juga difokuskan pada wilayah perkotaan seperti Bukittinggi, Payakumbuh, Pariaman, hingga Kota Padang.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa kolaborasi antara Kementerian PU, BUMN Karya, TNI, Polri, serta pemerintah daerah dilakukan secara intensif agar pengerjaan dapat tuntas dalam waktu sesingkat-singkatnya. Langkah cepat ini diambil sebagai prioritas nasional untuk memulihkan konektivitas dan layanan publik di ranah Minang.
“Kementerian PU bersama Brantas Abipraya dan pemangku kepentingan lainnya terus bekerja hand in hand atau bergandengan tangan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Percepatan penanganan ini dilakukan agar masyarakat dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan lebih tenang dan optimal,” ujar Dody Hanggodo, dalam keterangan resminya dikutip Selasa (20/1).
Direktur Operasi I Brantas Abipraya, Muhammad Toha Fauzi, menyatakan kesiapan penuh perusahaannya dalam mendukung agenda pemulihan ini. Ia menekankan bahwa fokus utama pengerjaan saat ini adalah rekonstruksi prasarana vital yang paling mendesak dibutuhkan oleh masyarakat di masing-masing daerah terdampak.
“Melalui sinergi ini, kami ingin memastikan setiap langkah pemulihan dilaksanakan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Kami fokus pada rekonstruksi prasarana agar bantuan yang diberikan memberikan dampak jangka panjang bagi pemulihan ekonomi dan sosial di Sumatera Barat,” jelas Muhammad Toha Fauzi.
Program ini tidak hanya mencakup perbaikan jalan dan jembatan yang rusak, tetapi juga normalisasi sarana irigasi dan fasilitas umum lainnya yang menjadi tulang punggung kehidupan warga. Pemerintah berharap dengan keterlibatan BUMN konstruksi yang kompeten, standar kualitas infrastruktur pascabencana di Sumbar akan lebih kuat dan tahan terhadap ancaman bencana di masa depan. (mas)