PADANG, KP — Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pendistribusian BBM subsidi di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengungkap sejumlah modus penyalahgunaan, mulai dari penggunaan pelat nomor ganda hingga pengisian berulang menggunakan QR Code.
Rakor yang dipimpin Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah tersebut digelar di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (4/6), dan dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, unsur Forkopimda, BPH Migas, Pertamina, serta kepala daerah se-Sumbar.
Dalam pertemuan itu, Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar memaparkan berbagai temuan penyimpangan, seperti penggunaan tangki modifikasi, kendaraan dengan nomor polisi ganda, hingga dugaan penyaluran BBM untuk aktivitas pertambangan ilegal.
Wali Kota Padang Fadly Amran menyatakan, Pemko Padang mendukung penuh penguatan pengawasan distribusi BBM subsidi agar penyalurannya tepat sasaran.
“Kota Padang mendukung penuh upaya pengawasan distribusi JBT dan JBKP agar penyalurannya berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi,” ujarnya.
Ia menilai pengawasan perlu diperkuat, terutama setelah antrean kendaraan di sejumlah SPBU, termasuk di Kota Padang, sempat mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian.
Selain itu, ia mendorong penyempurnaan regulasi dan sistem pengawasan guna menutup celah penyalahgunaan yang memicu antrean panjang.
Sementara Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa subsidi energi harus tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat yang berhak. “Subsidi energi yang diberikan pemerintah harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan perlu terus diperkuat melalui koordinasi dan sinergi seluruh pihak terkait,” katanya.
Di tempat yang sama, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya menyebut pihaknya tengah mengkaji penguatan sistem digital, termasuk penerapan PIN atau OTP pada QR Code untuk mempersempit peluang penyalahgunaan.
“BPH Migas tengah mengkaji penguatan sistem digital, termasuk penerapan PIN atau OTP pada QR Code untuk mempersempit peluang penyalahgunaan,” ujarnya.
Di sisi lain, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar, Fakhri Rizal Hasibuan memastikan stok BBM di Sumbar dalam kondisi aman. “Setelah pengawasan diperketat dan operasi lapangan digencarkan, konsumsi solar subsidi tercatat menurun signifikan dan antrean di sebagian besar SPBU mulai berkurang. Kondisi ini diharapkan terus terjaga melalui pengawasan yang konsisten dan kolaborasi seluruh pihak,” katanya. (red)