LIMAPULUH KOTA, KP – Fraksi Partai Golkar DPRD Limapuluh Kota meminta pemerintah daerah menambah anggaran untuk makam pahlawan dalam Rancangan APBD 2026.
Fraksi yang terdiri dari Doni Ikhlas, Putra Satria Veri, Feri Lesmana Riswan Dt Bandaro Kayo, Defrianto Ifkar, dan M. Fajar Rillah Vesky menilai, alokasi Rp30 juta per tahun tidak sebanding dengan amanat Permensos Nomor 23 Tahun 2014.
“Dalam pandangan umum RAPBD 2026 yang kami sampaikan, Fraksi Golkar meminta penambahan anggaran untuk makam pahlawan di Lurah Kincia, Situjuah Batua, Situjuah Gadang, dan Situjuah Banda Dalam,” kata M. Fajar Rillah Vesky, Jumat (9/10).
Ia menilai, meski urusan makam pahlawan bukan layanan sosial utama, nilai Rp30 juta per tahun terlalu kecil jika dibandingkan dengan hibah tanah dari pemerintah nagari kepada pemerintah kabupaten.
“Tanah makam pahlawan di Lurah Kincia sudah dihibahkan sejak lama, tapi jalan masuk dan keluar belum pernah diperbaiki sejak dibangun pada masa Pangdam I Bukit Barisan Mayjen Ismed Yuzairi tahun 1990-an,” ujarnya.
Untuk makam pahlawan di Situjuah Gadang, Pemkab baru menganggarkan Rp20 juta dalam Perubahan APBD 2025. Padahal, lahan tersebut juga telah dihibahkan oleh pemerintah nagari setempat setelah melalui proses di Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Dinas Sosial.
Menurut Fajar, anggaran yang minim itu tidak sepadan dengan nilai pengorbanan para pejuang. Ia menegaskan, pemerintah daerah semestinya lebih menghargai jasa para pahlawan yang telah mewariskan kemerdekaan.
Ia menambahkan, dorongan itu juga merupakan aspirasi dari keluarga pejuang, tokoh masyarakat, dan warga Situjuah Limo Nagari, baik yang di kampung maupun di perantauan. (dst)