LIMAPULUH KOTA, KP – Fraksi Partai Golkar DPRD Limapuluh Kota menyampaikan kritik tajam terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2025. Meski mengapresiasi kecepatan penyampaian dokumen partai berlambang pohon beringin ini mengaku prihatin lantaran mayoritas target kebijakan pembangunan daerah tidak tercapai.
Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Defrianto Ifkar mengungkapkan, dari empat fokus kebijakan pembangunan pada tahun lalu hanya satu proyeksi yang berhasil dipenuhi. Ia menyoroti tajam pertumbuhan ekonomi Limapuluh Kota yang hanya terealisasi 3,46 persen dari target 4,72 persen. Angka ini merosot jauh dibanding capaian dua tahun sebelumnya.
Menurutnya kondisi ini menandakan misi membangun ekonomi kerakyatan masih sebatas ilusi. Defrianto pun mengingatkan Bupati dan Wakil Bupati agar tidak terlena dengan kegiatan seremonial semata dan meminta mereka mengevaluasi kinerja secara nyata.
Selain ekonomi sektor ketenagakerjaan juga menjadi sorotan. Tingkat pengangguran terbuka yang semula ditargetkan turun ke angka 3,71 persen justru membengkak menjadi 5,62 persen. Fraksi Golkar menilai belum ada aksi nyata pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
Kritik berlanjut pada angka gini ratio yang memburuk ke posisi 0,218 dari target 0,207. Kenaikan ini dinilai sebagai sinyal kuat adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah di Limapuluh Kota. Pemerintah daerah diminta tidak berdalih dengan alasan efisiensi anggaran melainkan harus lebih maksimal menggali potensi daerah.
Satu satunya target yang tercapai adalah penurunan angka penduduk miskin menjadi 6,10 persen. Namun Fraksi Golkar menilai penurunan tersebut belum sebanding dengan besarnya alokasi APBD dan bantuan sosial yang telah dikucurkan. Semua pihak diajak untuk bercermin dan tidak bermegah megah di tengah kondisi rakyat yang masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan. (dst)