LIMAPULUH KOTA, KP — Pembahasan APBD 2026 di DPRD Limapuluh Kota berlangsung alot sebelum akhirnya seluruh fraksi sepakat mengesahkan Ranperda APBD menjadi Perda dalam paripurna yang digelar Rabu malam (19/11). Persetujuan tersebut diumumkan dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Fadhil Abrar dan Aulia Efendi Dt Bijayo.
Juru bicara masing-masing fraksi menyampaikan pendapat akhir. Dalam salinan pandangan Fraksi Partai Golkar yang diterima KORAN PADANG, Kamis (20/11), terungkap postur keuangan daerah tahun depan terdiri dari pendapatan Rp1.162.703.570.173 dan belanja Rp1.254.725.169.458. Defisit Rp92.021.599.185 direncanakan ditutup dari Silpa dengan nilai yang sama.
Fraksi Golkar, yang terdiri dari Doni Ikhlas, Putra Satria Veri, Ferry Lesmana Riswan Dt Bandaro Kayo, Defrianto Ifkar, dan Fajar Rillah Vesky, mengingatkan bahwa penyusunan APBD harus terukur dan berbasis kepastian pendanaan.
“Silpa kita terlalu tinggi. Semua belanja yang dianggarkan harus jelas sumber dananya,” ujar Fajar saat membacakan pandangan fraksi.
Golkar menilai tingginya Silpa berpotensi memunculkan risiko gagal bayar seperti pengalaman sebelumnya. Fraksi itu meminta pemerintah daerah berhati-hati dan tetap berpedoman pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD.
Dalam penyampaiannya, Golkar juga menyoroti menyempitnya ruang fiskal Limapuluh Kota akibat pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah untuk 2026. Menurut Fajar, kondisi ini merupakan yang terberat sepanjang sejarah penyusunan APBD daerah tersebut. Penurunan TKD membuat selisih antara KUA-PPAS dan rancangan APBD mencapai Rp206 miliar sehingga anggaran seluruh OPD perlu disesuaikan kembali.
Fraksi Golkar memandang tekanan fiskal itu memiliki dua sisi. Di satu sisi, berkurangnya TKD dinilai paradoks dengan amanat konstitusi terkait desentralisasi fiskal. Namun di sisi lain, situasi ini dianggap sebagai momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja dan mengejar Dana Insentif Fiskal.
Di sisi lain, Golkar mendorong pembentukan OPD khusus pendapatan guna memperkuat strategi penggalian PAD. Fraksi itu menilai paradigma lama yang menempatkan pendapatan sebagai tanggung jawab Badan Keuangan harus diubah menjadi beban bersama seluruh OPD.
Selain itu, Golkar menegaskan pentingnya optimalisasi pendapatan untuk menutup ketekoran APBD. Mereka merekomendasikan percepatan digitalisasi pembayaran, monetisasi aset daerah, dan diversifikasi sumber PAD berbasis potensi unggulan sesuai hasil kajian Kanwil DJPb Sumbar. (dst)