PADANG, KP — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemerintah Pusat yang tetap menjaga stabilitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah gejolak dinamika global. Langkah ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap masyarakat yang harus didukung dengan penguatan efisiensi energi di tingkat daerah.
Mahyeldi memandang keputusan tersebut sangat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama saat harga minyak dunia melonjak tajam menembus level US100 hingga US117 per barel akibat konflik di Timur Tengah yang kini memasuki pekan kelima.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Gubernur menginstruksikan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumbar untuk segera melakukan langkah-langkah penghematan. Instruksi tersebut mencakup pengurangan penggunaan kendaraan dinas serta pembatasan pelaksanaan rapat di luar daerah guna menekan konsumsi BBM secara signifikan.
Gubernur juga mendorong jajarannya untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam koordinasi pemerintahan sebagai bagian dari budaya kerja hemat energi.
“Kita patut bersyukur dan mendukung kebijakan ini, karena di tengah kondisi dunia saat ini, keputusan tersebut sangat membantu masyarakat. Rapat-rapat bisa kita lakukan secara daring. Ini bagian dari upaya kita bersama untuk melakukan penghematan konsumsi BBM,” kata Mahyeldibdalam keterangannya dikutip Senin (6/4).
Pemerintah Indonesia sendiri telah merumuskan berbagai langkah strategis untuk mengantisipasi gangguan pasokan minyak dunia menyusul ketegangan antara Iran dengan Amerika-Israel. Kebijakan efisiensi ini juga mencakup penerapan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) minimal satu hari dalam seminggu yang diharapkan mampu menghemat anggaran belanja negara.
Selain itu, dilakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi agar tepat sasaran, disertai kampanye penggunaan transportasi umum maupun budaya bersepeda bagi masyarakat luas.
Langkah stabilisasi harga BBM menjadi prioritas utama pemerintah saat ini guna menjaga ketenangan sosial, akibat ketidakpastian situasi global yang berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (ak/*)