PADANG, KP — Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi melakukan pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Mohammad Jumhur Hidayat di Jakarta, Selasa lalu (26/5). Pertemuan ini bertujuan untuk menggalang dukungan penuh dari Pemerintah Pusat terhadap eksekusi sejumlah megaproyek ramah lingkungan yang tengah digagas Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.
Dalam pertemuan tersebut, Mahyeldi memaparkan sejumlah usulan program prioritas daerah, dengan fokus utama pada percepatan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Padang Raya. Infrastruktur modern ini direncanakan berdiri di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Aia Dingin, Lubuk Minturun, Kota Padang.
Fasilitas PSEL tersebut diproyeksikan memiliki kapasitas pengolahan di bawah 1.000 ton sampah per hari dan digadang-gadang menjadi solusi jangka panjang paling konkret dalam mengurai persoalan sampah domestik, khususnya di wilayah perkotaan Sumatra Barat.
Sebagai bukti keseriusan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat bahkan telah bergerak cepat menandatangani nota kesepahaman (MoU) interkoneksi dengan empat pemerintah daerah, yakni Kota Padang, Bukittinggi, Padang Panjang, dan Solok, guna menjamin pasokan dan ketersediaan bahan baku sampah secara berkelanjutan.
“Seluruh cetak biru rencana tersebut telah kami sampaikan langsung kepada Bapak Menteri. Kita menaruh harapan besar agar proyek ini mendapat sokongan penuh dari pusat, baik melalui intervensi APBN maupun skema investasi swasta murni,” ujar Mahyeldi usai pertemuan.
Selain mematangkan proyek PSEL, Gubernur juga menyodorkan usulan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu berbasis ‘Refuse Derived Fuel’ (TPST-RDF) di Kota Padang dengan target kapasitas pengolahan mencapai 200 ton per hari. Tak kalah krusial, skema penanganan darurat dan revitalisasi TPA Regional Payakumbuh turut dipaparkan demi memperkuat sistem pengelolaan sampah berskala regional di Sumatra Barat.
Mahyeldi menegaskan, rentetan proyek infrastruktur lingkungan ini merupakan langkah taktis pemerintah daerah untuk memangkas habis praktik penimbunan sampah terbuka (‘open dumping’) yang berisiko merusak ekosistem. Langkah ini sekaligus menyokong pencapaian target nasional dalam mengonversi sampah menjadi energi terbarukan serta memperkuat fondasi ekonomi hijau.
Ikut hadir mendampingi Gubernur dalam pertemuan tersebut, Kepala Bappeda Sumbar Zefnihan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar Tasliatul Fuadi, serta Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar Nolly Eka Mardianto. (ak/*)