PADANG, KP — Pemerintah menetapkan awal puasa Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis (19/2). Penetapan ini menjadi acuan nasional bagi umat Muslim di Indonesia untuk memulai ibadah puasa secara serentak.
Keputusan tersebut diambil melalui sidang isbat yang digelar Selasa petang (17/2) oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, setelah menerima laporan hasil pemantauan hilal dari puluhan titik di berbagai wilayah Indonesia.
Hasil pemantauan menyebutkan hilal tidak terlihat karena posisinya masih berada di bawah kriteria visibilitas yang ditetapkan MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).
“1 Ramadan 1447 Hijriyah jatuh pada Kamis, 19 Februari,” kata Menteri Agama, Nasaruddin Umar, dalam konferensi pers di Jakarta.
Menteri Agama mengimbau umat Muslim menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk serta menjaga toleransi dan kebersamaan di tengah masyarakat, meski terdapat perbedaan metode penentuan awal Ramadan. Dengan ketetapan ini, umat Muslim di Indonesia mulai melaksanakan Salat Tarawih pada Rabu malam (18/2).
Warga Muhammadiyah Puasa Hari Ini
Berbeda dengan penetapan pemerintah, Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu hari ini (18/2). Muhammadiyah menetapkan awal puasa menggunakan parameter visibilitas hilal dalam sistem Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang memandang bumi sebagai satu kesatuan sistem waktu.
Melalui situs resminya, Muhammadiyah menjelaskan bahwa sistem kalender global ini merupakan hasil kajian ilmiah selama hampir dua dekade. Jika syarat keterlihatan hilal sudah terpenuhi secara astronomis di bagian bumi mana pun sebelum siklus hari berakhir, maka awal bulan baru berlaku untuk seluruh wilayah global termasuk Indonesia.
Penggunaan hisab dalam sistem ini menjadi instrumen kepastian ilmiah untuk menentukan penanggalan. Dasar hukumnya bukan lagi semata bergantung pada pengamatan mata di setiap lokasi secara langsung, melainkan pada perhitungan akurat yang mengintegrasikan ilmu falak modern dalam sistem kalender Islam.
Terkait adanya perbedaan dengan penetapan pemerintah, hal tersebut dipandang sebagai dinamika keilmuan dan keragaman ijtihad. Muhammadiyah menegaskan bahwa perbedaan sudut pandang ini bukan sebagai ruang pertentangan, melainkan bentuk kekayaan pendekatan dalam satu tujuan ibadah yang sama. (cnn/ilc)