BUKITTINGGI, KP – Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) menggelar rapat koordinasi di Aula Balai Kota, Rabu (24/9). Rakor ini bertujuan menyelaraskan program penanggulangan kemiskinan daerah dengan target nasional, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor.
Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menekan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem yang juga menjadi isu nasional dan global.
“Jika kita bekerja bersama, target kemiskinan ekstrem di bawah 1 persen pada 2025 sangat mungkin dicapai. Pengentasan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah, tapi kerja kolektif seluruh elemen masyarakat,” ujar Ibnu.
Ia menyebutkan, pemerintah pusat menargetkan angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 1 persen pada 2026 dan kemiskinan nasional ditekan ke angka 4,5–1 persen pada 2029. Untuk itu, dibutuhkan strategi menyeluruh melalui penguatan data, perlindungan sosial yang tepat sasaran, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Data yang akurat adalah bagian dari solusi. Pemko akan terus menyediakan perlindungan sosial inklusif serta memperkuat ekosistem ekonomi lokal agar masyarakat bisa mandiri,” tambahnya.
Pemko berharap TKPK dapat menjadi forum aktif dalam merancang dan mengawal program yang menyentuh kebutuhan masyarakat miskin secara langsung. Ibnu optimistis, dengan kerja bersama, Bukittinggi akan semakin inklusif, maju, dan berkualitas. (mas)