PADANG, KP – Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, mendorong mahasiswa, khususnya pengurus lembaga legislatif kampus, untuk menjadi agen perubahan yang mampu berkontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat di masa depan.
Dorongan itu disampaikan Muhidi saat menjadi pemateri dalam Training Legislatif se-Sumatera Barat yang diselenggarakan oleh Majelis Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Padang (MPM KM UNP), baru-baru ini.
Menurut politisi PKS ini, mahasiswa legislatif kampus memiliki peran strategis dalam belajar merumuskan kebijakan, mengawasi program, dan memperjuangkan aspirasi secara konstitusional, yang merupakan cerminan proses pemerintahan di dunia nyata.
Dalam paparannya, Muhidi menjelaskan secara rinci mekanisme pembentukan Peraturan Daerah (Perda), mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan bersama eksekutif, hingga penetapan dalam rapat paripurna.
Ia juga memaparkan detail tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mulai dari Musrenbang di tingkat nagari/kecamatan hingga pembahasan KUA-PPAS oleh DPRD dan Pemda.
“Melalui proses panjang ini, DPRD berperan penting dalam memastikan setiap kebijakan dan anggaran daerah berpihak pada rakyat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Muhidi mencontohkan komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi, seperti yang ia sampaikan dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumbar baru-baru ini. Isu-isu yang disorot meliputi kelangkaan BBM Solar bersubsidi, pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Pasaman, dan masalah kapal pukat harimau di perairan Pesisir Selatan.
Menutup paparannya, Muhidi mengajak mahasiswa menjaga idealisme. “Legislatif bukan sekadar posisi, tetapi ruang pengabdian. Dari kampus semangat perubahan itu harus tumbuh, agar kelak lahir pemimpin masa depan yang berintegritas,” pungkasnya.
Ketua Umum MPM KM UNP, Muhamad Zafran, mengatakan kegiatan ini bertujuan mengatasi menurunnya minat mahasiswa dalam lembaga legislatif kampus pasca-pandemi, yang penting untuk menjaga keseimbangan sistem pemerintahan kampus. (fai)