Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi meminta pemerintah daerah menyusun rencana kerja strategis untuk menekan praktik illegal mining dan illegal fishing di daerah itu. Rencana tersebut harus memiliki target tahunan yang terukur agar hasil penanganannya bisa dievaluasi secara nyata.
Hal itu disampaikan Muhidi saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Forkopimda Sumbar tentang penanganan tambang dan penangkapan ikan ilegal serta antisipasi kelangkaan BBM bersubsidi, Jumat (24/10) di Istana Gubernur Sumbar.
“Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait harus memiliki target tahunan yang jelas mengenai berapa banyak praktik illegal mining dan illegal fishing yang dapat diatasi. DPRD Sumbar siap mendukung sesuai kewenangannya, baik melalui regulasi maupun penganggaran,” ujar Muhidi.
Ia menegaskan, rencana strategis itu perlu disusun secara rinci dengan pembagian tugas dan indikator capaian yang jelas.
“Jangan hanya sebatas rapat tanpa hasil konkret. Harus ada pembagian kewenangan yang tegas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar penanganan bisa berjalan efektif,” katanya.
Muhidi juga menyoroti persoalan kelangkaan BBM jenis solar bersubsidi yang kerap terjadi di sejumlah daerah. Menurutnya, kelangkaan tersebut dapat diminimalkan jika praktik tambang dan penangkapan ikan ilegal berhasil ditekan.
Politikus senior PKS itu turut menyinggung kasus pembakaran kapal speedboat patroli milik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Pesisir Selatan yang hingga kini belum tuntas. Ia menilai, lambannya penyelesaian kasus itu membuat aktivitas kapal pukat harimau mini kembali marak di wilayah perairan tersebut.
“Beberapa hari lalu bahkan tercatat sekitar 40 kapal yang masuk. Jika tidak ditangani secara serius, kondisi ini akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Muhidi menekankan pentingnya capaian kinerja yang konkret dan terukur. “Harus ada target jelas, misalnya tahun pertama berapa yang bisa diselesaikan, tahun berikutnya berapa lagi, serta kapan hasilnya dievaluasi. Dalam pertemuan selanjutnya, rencana itu harus lebih terarah agar berdampak pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan PAD,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah meminta seluruh jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda bergerak cepat menyiapkan langkah strategis menghadapi persoalan krusial di daerah. “Semua harus bergerak. Kita susun langkah-langkahnya dengan jelas, ada tahapan dan tindak lanjutnya,” tegas Mahyeldi.
Menurutnya, dua aspek utama yang harus menjadi pertimbangan dalam penanganan masalah tersebut adalah kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum. “Kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum menjadi kunci dalam penanganan masalah ini,” ujarnya. *