PADANG, KP – Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi menegaskan otonomi daerah harus menghasilkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat, tidak sekadar pembagian kewenangan.
Hal itu disampaikannya usai menghadiri upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Lapangan Kantor Gubernur Sumbar, Senin (27/4).
Menurutnya, pelaksanaan otonomi daerah harus diwujudkan melalui pelayanan publik yang lebih baik, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, serta penguatan ekonomi lokal seperti UMKM.
“Peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi pengingat bahwa kewenangan yang diberikan kepada daerah harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan rakyat,” ujar Muhidi.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah perlu lebih proaktif mendorong kewirausahaan untuk membuka lapangan kerja baru, sekaligus memperluas investasi guna memperkuat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
Selain itu, Muhidi menekankan sektor kesehatan harus menjadi prioritas, dengan memastikan layanan yang merata, berkualitas, dan terjangkau melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, tenaga medis, dan masyarakat.
Di bidang pendidikan, ia menyoroti pentingnya pemerataan akses melalui pembangunan infrastruktur, pemberian beasiswa, serta percepatan digitalisasi, disertai peningkatan kualitas guru, kurikulum, dan fasilitas belajar.
“Setiap kebijakan dan anggaran daerah harus benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, dan penanggulangan bencana,” tegasnya.
Muhidi juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil.
Menurutnya, birokrasi tidak boleh hanya fokus pada penyerapan anggaran, tetapi harus mampu menghasilkan program yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menegaskan DPRD Sumbar siap mengawal kebijakan daerah agar selaras dengan program nasional, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi yang bertindak sebagai inspektur upacara membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri. Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa otonomi daerah berperan strategis dalam pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan kesejahteraan masyarakat.
Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita” sebagai momentum memperkuat komitmen pemerintah daerah agar lebih responsif, mandiri, dan berdampak nyata, dengan tetap menjaga sinergi pusat dan daerah.
Dalam sambutan itu juga disampaikan sejumlah fokus utama, antara lain penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis hasil, serta peningkatan kemandirian fiskal daerah. Selain itu, kolaborasi antardaerah, peningkatan layanan dasar, dan penguatan stabilitas wilayah turut menjadi perhatian. (*)