PADANG, KP – Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah daerah di Sumbar dilanda banjir dan longsor, mengakibatkan puluhan nyawa melayang. Menghadapi situasi tersebut, Ketua DPRD Sumbar Supardi menyerukan agar unsur terkait mengawasi dan menindak praktik Illegal logging (pembalakan liar).
“Sebagai lembaga legislatif, DPRD Sumbar terus melakukan pemantauan terhadap kondisi daerah. Salah satu penyebab banjir dan longsor adalah adanya indikasi pembalakan liar,” kata Supardi kepada KORAN PADANG, Minggu (17/3).
Ia menegaskan, koordinasi antar-instansi harus terus ditingkatkan dalam menjaga kelestarian lingkungan demi keselamatan masyarakat. Pengawasan terhadap aktivitas yang merusak stabilitas lingkungan harus diperketat.
“Alam memiliki keseimbangan yang rapuh, dan jika hutan terus ditebang, dapat menyebabkan banjir dan bencana alam lainnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, mengatasi bencana alam memerlukan keseriusan dari segi penganggaran hingga pencegahan. Untuk mengoptimalkan hal itu, diperlukan program yang sesuai dengan kondisi geografis Sumbar yang rentan terhadap bencana alam.
Supardi juga menyoroti banyaknya kasus illegal logging di beberapa daerah. Jika tidak segera ditangani, Sumbar akan terus mengalami banjir dan longsor setiap tahun.
Sementara, Ketua Komisi IV Sumbar Zulkenedi Said, menekankan pentingnya pemprov untuk mencari penyebab bencana alam tersebut. Jika disebabkan oleh sungai yang tak mampu menampung debit air saat hujan lebat, maka perlu dilakukan normalisasi sungai. Jika karena pembalakan liar, pemerintah harus melakukan pengawasan ketat terhadap hutan yang terus ditebang oleh oknum tak bertanggung jawab.
“Dalam APBD Sumbar 2024 terdapat alokasi dana tak terduga yang ditujukan untuk penanganan pasca bencana alam. Dana ini harus dimanfaatkan secara optimal,” katanya.
Ia mendesak pemprov melakukan investigasi untuk mengetahui kebutuhan penanganan pasca bencana agar dana tersebut dapat disalurkan dengan tepat.
Zulkenedi menegaskan, bencana alam adalah hasil dari beberapa kesalahan dan pelanggaran yang perlu dievaluasi, termasuk kurangnya kepedulian masyarakat terhadap hutan dan sungai. Oleh karena itu, tegasnya, pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi agar kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan semakin meningkat. (fai)