PADANG, KP — Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, memberikan pengarahan dalam kegiatan Pelatihan Kaji Cepat Bencana yang digelar di Gedung Sakato, Komplek Kantor BPSDM Provinsi Sumatera Barat, Senin (21/7).
Dalam sambutannya, Lisda mengapresiasi pelaksanaan pelatihan tersebut yang dinilainya penting untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana, terutama di daerah rawan seperti Sumatera Barat.
“Sumatera Barat adalah salah satu provinsi dengan risiko tinggi terhadap berbagai jenis bencana, mulai dari gempa bumi, banjir, longsor, hingga tsunami. Ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihadapi dengan ilmu, kesiapsiagaan, dan kolaborasi lintas sektor,” tegasnya.
Lisda menekankan bahwa pelatihan kaji cepat sangat dibutuhkan untuk memperkuat respon cepat dalam situasi darurat. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu melakukan analisis cepat, menghasilkan data yang akurat, memperkuat koordinasi lintas lembaga, dan memahami pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap proses tanggap darurat.
Ditambahkannya, Komisi VIII DPR RI terus mendorong langkah-langkah strategis dalam penanggulangan bencana. Di antaranya, peningkatan anggaran bagi daerah rawan bencana, penguatan kapasitas BPBD, serta percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kebencanaan yang lebih adaptif terhadap tantangan zaman.
“Kami juga mendukung pendidikan kebencanaan di sekolah-sekolah serta memperkuat kemitraan antara pemerintah dan relawan lokal, karena mereka terbukti sebagai garda terdepan saat bencana terjadi,” ujarnya.
Lisda mengingatkan bahwa kaji cepat bukan sekadar kegiatan teknis, melainkan bentuk nyata dari tanggung jawab kemanusiaan.
“Dalam dunia kebencanaan, waktu adalah nyawa. Kaji cepat adalah instrumen penting untuk menyelamatkan lebih banyak jiwa. Saya harap peserta mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh, karena keahlian kalian akan sangat menentukan ketika bencana benar-benar terjadi,” tutupnya.
Kegiatan pelatihan ini turut dihadiri Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Barat, Desniarti, perwakilan dari BNPB RI, Nurhasanah, serta unsur pemerintah daerah, relawan, akademisi, dan komunitas kebencanaan. Sejumlah narasumber dari BNPB dan praktisi nasional disiapkan untuk memberikan materi selama pelatihan yang dijadwalkan berlangsung hingga 25 Juli mendatang. (don)